Pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan bisa kena denda JAKARTA. Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan teknis pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial (Jamsos) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ketentuan ini tertuang dalam… Read More ›
bpjs ketenagakerjaan
42.000 Pekerja Cairkan JHT, Setelah Itu Bekerja Lagi
Jakarta -Perubahan regulasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015 yang berlaku pada 1 Juli 2015 menjadi PP nomor 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT) memungkinkan pekerja untuk mencairkan dana JHT yang mereka miliki tanpa… Read More ›
Pencairan JHT Makin Ramai Jelang Lebaran, Naik 10-15%
Jakarta -Saat ini pekerja dapat melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) tanpa melihat masa kepesertaan peserta yang sebelumnya diatur selama 5 tahun 1 bulan sejak berlakunya PP nomor 60 tahun 2015. Menjelang Lebaran ada kenaikan pencairan dana JHT sekitar… Read More ›
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Minim
Per April 2016, baru 334.000 perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan JAKARTA. Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan terus menggenjot jumlah kepesertaan khususnya dari golongan pekerja formal. Hingga April 2016, jumlah peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 19,5 juta peserta… Read More ›
Data Kesempatan Kerja Diperbaiki
JAKARTA. Upaya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya, hingga kini pemerintah belum memiliki data terpadu terkait ketersediaan lapangan kerja dan penyerapannya. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Ketenagakerjaan (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)… Read More ›
OJK Mulai Usut Kasus Investasi Terkait Reliance
JAKARTA. Kasus gagal bayar produk investasi yang menyeret PT Reliance Securities Tbk membikin gaduh pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai bergerak. Awalnya, dua investor, Alwi Susanto dan Sutanni, melaporkan dugaan penipuan investasi berbasis SUN FR0035. Mereka mengaku dana yang… Read More ›
Januari, Klaim JHT Rp 1,45 Triliun
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kebanjiran permintaan klaim jaminan hari tua (JHT) sepanjang Januari 2016. Nilainya mencapai Rp 1,45 triliun atau sekitar 20% dari total klaim JHT di 2015. Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, sepanjang… Read More ›
Maurin Sitorus, Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR : Yang Menolak, Pandangannya Tak Jauh
Kendati sempat menuai penolakan, rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat, Selasa pekan lalu, mendapat pengesahan dari sidang paripurna DPR. Suara kontra terhadap aturan ini muncul karena tabungan perumahan rakyat, alias tapera, menawarkan, manfaat yang mirip dengan manfaat yang ditawarkan oleh Badan… Read More ›
Apindo Tolak UU Tapera
Pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuai reaksi beragam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keras UU tersebut. Bahkan, Apindo menyebutnya sebagai pemalakan terhadap pengusaha dan pekerja. “Uang itu bisa diambil setelah pensiun. Kalau saya bilang ini… Read More ›
Rame-rame Menolak Iuran Wajib Tapera
Iuran wajib tabungan perumahan tambah beban baru pengusaha & pekerja JAKARTA. Baru sehari disahkan menjadi Undang-Undang (UU), UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) langsung menuai kritik. Kritik keras datang dari para pengusaha dan pekerja yang terkena kewajiban baru untuk membayar iuran… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 