JAKARTA – Pengusaha ritel meminta pemerintah segera menyelesaikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Daftar Negatif Investasi (DNI). Aturan teknis Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang itu kabarnya masih digodok di Kementerian Perdagangan (Kemdag). Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia… Read More ›
Daftar Negatif Investasi
Wajib Divestasi Tak Bisa Lagi Ditunda
JAKARTA. Pupus sudah harapan asing untuk menguasai Hortikultura di Indonesia. Terbitnya revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menegaskan… Read More ›
Barekraf Ajukan Keringanan Pajak untuk Produksi Film di RI
Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) mengusulkan fasilitas keringanan pajak bagi pelaku industri film nasional dan asing yang melakukan syuting di Indonesia. Keringanan pajak yang akan diperjuangkan Barekraf berupa pemangkasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kepala Barekraf Triawan… Read More ›
Insentif Pajak Devisa Hasil Ekspor Mulai Berlaku
JAKARTA. Paket kebijakan ekonomi kedua yang diluncurkan pemerintah pada akhir tahun lalu akhirnya berjalan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2016 tentang pemotongan pajak penghasilan (PPh) bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pengusaha bisa mendapatkan insentif… Read More ›
Pemerintah Buka 35 Sektor Usaha bagi Asing
JAKARTA – Pemerintah secara resmi mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid X. Paket kebijakan ini akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang… Read More ›
Daftar Negatif Investasi Direvisi, Apa Saja Perubahannya?
Pemerintah resmi mengubah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar negatif investasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, revisi ini akan selesai dalam waktu sepekan ke depan. “Sekretaris Kabinet akan memeriksanya dan Presiden akan langsung menandatangani,” ucap Darmin… Read More ›
Pengusaha Farmasi Dukung Paket Kebijakan Ekonomi X Soal Obat
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), Darodjatun Sanusi, mengatakan asosiasinya sepakat dengan paket kebijakan kesepuluh yang diluncurkan pemerintah. “Dengan demikian, investor bisa lebih tertarik daripada dibatasi,” kata dia, Kamis, 11 Februari 2016. Darodjatun menjelaskan, investasi dalam bahan baku obat… Read More ›
Paket Kebijakan Ekonomi Membuka 35 Peluang Usaha untuk Asing
Pemerintah mengeluarkan 35 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi, yang artinya terbuka 100% untuk penanaman modal asing dalam revisi Peraturan Presiden No. 39/2014. Revisi beleid yang juga merupakan Paket Kebijakan Ekonomi X tersebut memberikan keleluasaan untuk industri crumb rubber, cold… Read More ›
Daftar Negatif Investasi akan Diumumkan Hari ini
JAKARTA – Pemerintah akan mengumumkan hasil revisi atau perubahan daftar negatif investasi (DNI) pada hari ini, Kamis (11/2), di Istana Negara, Jakarta. Sedianya pengumuman akan dilakukan pada Rabu (10/2) sore kemarin, namun dibatalkan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko… Read More ›
Pembahasan Revisi DNI Masih Alot
JAKARTA – Pemerintah masih melakukan finalisasi revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 2014 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Finalisasi aturan tersebut diperkirakan akan lebih lama karena alotnya pembahasan antar instansi dan kementerian. Salah satu pembahasan yang alot adalah di sektor… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 