Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) soal iuran dan manfaat pension yang diselenggarakan oleh dana pensiun (dapen) sejatinya bukanlah barang baru. Calon beleid ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2012. Namun, rancangan regulasi ini dinilai… Read More ›
JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kewalahan melayani klaim pekerja yang mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT). Pasalnya, antrean penarikan dana JHT terjadi di hampir seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Bayangkan saja, jika sebelum September 2015 rata-rata jumlah klaim… Read More ›
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah mengubah aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Awalnya JHT bisa dicairkan seluruhnya setelah kepesertaan pekerja mencapai 5 tahun 1 bulan. Dengan aturan baru, peserta baru bisa dicairkan seluruhnya pada saat pekerja/eks pekerja bersangkutan berusia 56… Read More ›
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap tiga tahun sekali mengenai besaran iuran pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran tersebut akan dinaikkan bertahap tergantung pada kondisi perekonomian nasional. “Nanti ada pertimbangan lagi setiap tiga tahun akan dinaikkan lagi 1 persen… Read More ›
JAKARTA. Besaran iuran jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi bola panas baru. Sebab, antar instansi pemerintah dan regulator pemerintah belum bulat ihwal penetapan iuran pensiun wajib BPJS sebesar 8% dari gaji pegawai. Heru Juwanto, Direktur Pengawasan Dana… Read More ›
JAKARTA. Pengusaha dan dana pensiun kompak. Mereka protes atas besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang disepakati pemerintah sebesar 8%. Bagi pengelola dana pensiun, program pensiun wajib ini berpotensi menggusur bisnis mereka. Dengan iuran sebesar itu, kata Sujatmoko, Manajer Dana Pensiun… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah akhirnya mengambil keputusan bahwa iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar 8%. Iuran ini akan ditanggung pengusaha sebesar 5% dan pekerja 3%. Pelaksanaan iuran itu akan berlaku serentak mulai 1 Juli 2015. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, keputusan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 