B. Bawono Kristiaji Pemerintah akhirnya merilis peraturan baru yang dipercaya akan mengisi kekosongan hukum tentang pinjaman yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada September lalu. Setelah ditangguhkan selama lebih dari 30 tahun, KMK No. 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan… Read More ›
debt to equity ratio
Setelah 31 Tahun Menkeu Batasi Utang Perusahaan Pengurang PPh
Pemerintah menetapkan nilai utang perusahaan yang bisa jadikan faktor pengurang pajak penghasilan (PPh) maksimal empat kali lipat dari jumlah modal yang dimiliki. Ketentuan ini berlaku efektif mulai tahun depan (2016) setelah selama 31 tahun dibekukan pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam… Read More ›
Ongkos Mempercantik Buku Semakin Murah
Inilah obat bagi para tuan tanah yang ingin mempercantik bukunya. Pemerintah, mengumumkan niat mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan yang muncul dari selisih penilaian kembali (revaluasi) aset. Perubahan tarif itu merupakan agenda pertama dalam paket ekonomi kelima yang dirilis,… Read More ›
INSENTIF PAJAK : Jangka Waktu Diperpanjang, Tarif Revaluasi Aset Jadi Progresif
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengubah skema rencana pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final pada selisih atas revaluasi aktiva tetap menjadi progresif dari 3% hingga 5%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan penerapan… Read More ›
ATURAN DER: Rasio 4:1 Mulai Berlaku Tahun Pajak 2016
JAKARTA – Setelah ditunda sejak akhir 1985, pemerintah secara resmi akan kembali menerapkan ketentuan pembatasan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio / DER) 4:1 lebih longgar dari patokan terdahulu 3:1. Kebijakan itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No…. Read More ›