Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak kebijakan impor garamtanpa rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Keputusan tersebut dibacakan Wakil Ketua Komisi… Read More ›
efek tax amnesty
Kemenko Perekonomian Sebut Impor 3,7 Juta Ton Garam Diketahui KKP
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersikukuh impor 3,7 juta ton garam industri dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi industri lokal. Impor dilakukan garam dilakukan secara bertahap, meski angka tersebut dianggap melebihi jumlah rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pelaksana Tugas Deputi… Read More ›
PPP Berikan Empat Tanggapan soal Rencana Impor Garam
Ketua Fraksi PPP di DPR, Reni Marlinawati mengatakan rencana pemerintah yang akan mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton perlu ditinjau ulang, termasuk dari sisi besaran jumlah. Untuk itu, Fraksi PPP memberikan empat tanggapan mengenai rencana yang dinilai tidak populis… Read More ›
Menteri Susi Sebut Impor Garam Tak Sesuai Rekomendasi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, impor garam sebanyak 3,7 juta ton tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Impor sekarang tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KKP,” kata Susi Pudjiastuti, seperti dikutip dari Antara, Senin… Read More ›
Maunya Susi Tak Didengar
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti curhat soal garam. Dia ngeluh, rekomendasinya terkait impor garam yang hanya 2,1 juta ton tak didengar pemerintah. Pemerintah malah membuka keran impor garam industri sebanyak 3,7 juta… Read More ›
Buka Keran Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Langgar UU
Upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Perekonomian membuka keran impor garam dinilai melanggar Undang-undang (UU) jika tidak disertai rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo yang mengatakan semestinya melakukan… Read More ›
Gantungan abu-abu
Heboh soal mainan anak oleh-oleh dari luar negeri itu pun berakhir. Sesuai ketentuan pemerintah, Anda bisa membawa oleh-oleh maksimal lima unit mainan dari mancanegara, untuk disebut sebagai barang pribadi. Adapun pembelian melalui pengiriman, ditetapkan maksimal tiga unit, selama 30 hari…. Read More ›
Aturan SNI Direvisi, Penjual Mainan Impor Skala Besar Dirugikan
Keputusan pemerintah mengubah aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk mainan tak lantas membuat semua kalangan berlega hati. Salah satunya pemilik toko mainan online yang biasa menjual produk impor. Salah seorang pemilik toko online mainan, yang tak mau disebutkan namanya, mengomentari aturan mainan impor yang harus memenuhi… Read More ›
Mainan Anak Usia 14 Tahun ke Bawah Wajib SNI
Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Mainan Anak. Dimana dalam Peraturan Menteri diatur secara tegas bahwa definisi mainan adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14… Read More ›
Pemerintah Atur Pengecualian Impor Mainan
Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Standardisasi Nasional telah menyepakati tentang ketentuan pengecualian yang diberikan terhadap impor mainan. Langkah ini sebagai bentuk respons dari perkembangan yang tengah terjadi agar bisa diterapkan di masyarakat tanpa mengurangi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 