Bank Indonesia ( BI) melarang dilakukannya penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi nontunai. BI menegaskan bahwa dalam setiap transaksi, kartu hanya boleh digesek sekali di mesin Electronic Data Capture ( EDC), dan tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk di mesin kasir. “Pelarangan penggesekan… Read More ›
efek tax amnesty
Apa Bahaya Gesek Ganda Kartu Kredit dan Debit di Mesin Kasir?
Ketika berbelanja di sebuah toko modern atau pusat perbelanjaan dan melakukan pembayaran dengan kartu seperti kartu debet atau kredit, kerap kali kasir menggesek kartu tersebut dua kali. Kartu digesek pada mesin Electronic Data Capture (EDC) dan mesin kasir. Bank Indonesia… Read More ›
Setelah Hong Kong, Dua Negara Surga Pajak Ini Akan Tukar Data Keuangan ke RI
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menandatangai perjanjian bilateral pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan dua negara surga pajak. “Yang akan kami approach dalam waktu dekat ini adalah Panama dan Bahama,” ujar Kepala Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Leli Listianawati… Read More ›
BI Melarang Kartu Debit & Kredit Digesek Dua Kali
Bank Indonesia menegaskan pelarang keras penggesekan ganda atau double swipe dalam transaksi nontunai. Dalam setiap transaksi, kartu hanya boleh digesek sekali pada mesin electronic data capture (EDC) dan tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk pada mesin kasir. Dalam keterangan resmi Bank… Read More ›
Gesek Kartu Kredit & Debit di Mesin Kasir Dilarang, Ini Komentar Bankir
Bank Indonesia melarang melakukan dua kali gesek kartu kredit dan debit di mesin kasih saat berbelanja. Kalangan bankir pun mendukung kebijakan tersebut. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau AKKI menyebutkan perlu langkah tegas untuk memberantas merchant yang masih melakukan double swipe pada transaksi nontunai dari… Read More ›
SRI MULYANI: Insentif Pajak Tak Gerus Penerimaan
Kebijakan pemberian fasilitas fiskal berupa insentif perpajakan kepada sektor usaha atau industri tertentu tidak akan memengaruhi penerimaan pajak pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap penerimaan dan insentif adalah dua hal yang berbeda. Penerimaan pajak ditentukan berdasarkan basis pajak yang… Read More ›
PAJAK E-COMMERCE: Skema Withholding Tax Dinilai Lebih Adil
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai pemajakan e-commerce bisa dilakukan dengan skema withholding tax atau pemotongan pajak secara langsung berdasarkan nilai transaksinya. Pemerintah, kata dia, tinggal membuat mekanisme yang simple dan fair dengan mempertimbangkan penerimaan negara, efektivitas, dan perlindungan insentif bagi usaha ritisan atau start… Read More ›
Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Resmi Jadi Undang-Undang
Pemerintah resmi mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis Rabu (30/8/2017) pengundangkan Perppu menjadi undang-undang tersebut dilakukan pada 23… Read More ›
PAJAK INDUSTRI DIGITAL: Pemerintah Jamin Tak Ganggu Pertumbuhan
Upaya pemajakan terhadap industri digital terus digodok pemerintah. Namun demikian, rencana tersebut diupayakan tidak menganggu perkembangan bisnis di sektor industri digital yang sedang tumbuh. Bagi usaha rintisan atau start up selama omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar tidak akan ditarik pajak tinggi,… Read More ›
INSENTIF PAJAK: Industri E-Commerce Berpotensi Jadi Penerima
Pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk sektor Industri yang tak hanya menyasar industri kecil menengah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif pajak tersebut nantinya tak hanya berlaku untuk industri kecil menengah (UMKM), melainkan juga industri lainnya seperti e-commerce. “Kami akan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 