JAKARTA. Saat penjualan mobil di dalam negeri diterpa pelemahan rupiah, pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan produksi mobil rakitan atau mobil completely knocked down (CKD). Pemerintah membatasi produksi mobil rakitan hanya 10.000 unit per merek per tahun. Selain itu, beleid berupa Peraturan… Read More ›
ESDM
Kaltim Kontrol Ketat Sawit dan Tambang
JAKARTA. Inilah jalan pintas Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi wilayahnya. Pemprov Kaltim memaksa atau perusahaan yang memiliki bisnis di wilayah ini untuk berkantor pusat di Kalimantan Timur. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli 2015 dan… Read More ›
Restitusi jadi Kambing Hitam Penurunan Penerimaan Pajak
JAKARTA. Baru tahun ini kinerja penerimaan pajak di awal tahun turun dibandingkan periode sebelumnya. Hampir seluruh pos penerimaan pajak mengalami penurunan. Pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan beralasan, penerimaan pajak turun karena pemerintah banyak memberikan pengembalian pajak (restitusi pajak)…. Read More ›
Sofjan Wanandi: Revolusi Mental Diharapkan Hapus Pemerasan di Dunia Usaha
RMOL. Tindakan pemerasan terhadap pengusaha di daerah disinyalir masih banyak terjadi meskipun sejumlah kasus telah terbongkar. Ketua Tim Ahli Ekonomi Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan, hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar kita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Revolusi… Read More ›
Wajib L/C menekan emiten batubara
JAKARTA. Setelah lima tahun ketentuan wajib menyertakan dokumen letter of credit (L/C) dalam kegiatan ekspor dicabut, tahun ini pemerintahan Joko Widodo memutuskan memberlakukannya kembali. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2015 yang mewajibkan ekspor produk strategis… Read More ›
Wewenang Gubernur soal timah dicabut
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) minta para produsen timah tidak lagi minta rekomendasi ekspor ke Gubernur. Sebab, rekomendasi ekspor akan langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kementerian ESDM akan memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No 11/2014 tentang Tata Cara… Read More ›
Perusahaan Tambang Minta Pengecualian
JAKARTA. Pengusaha tambang keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor. Karena itu, pengusaha minta pemerintah memberi pengecualian, bukan cuma penangguhan sampai habis kontrak. Nico Kanter, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk mengatakan, selama… Read More ›
Aturan Pungutan Ekspor CPO Keluar Pekan Ini
Jika pungutan CPO dan produk turunannya mulus, ekspor komoditas lain juga kena pungutan JAKARTA. Pemerintah mantap akan menetapkan pungutan atas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Sesuai rencana, kebijakan itu akan diberlakukan pada… Read More ›
Harapan Naik Harga dari Pungutan
JAKARTA. Pengusaha perkebunan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) akhirnya sepakat: kebijakan pungutan atas ekspor CPO sebesar US$ 50 per ton dan produk turunannya sebesar US$ 30 per ton dapat memberikan efek positif bagi kelangsungan industri sawit nasional serta… Read More ›
Ada Kelonggaran Aturan Wajib L/C Lokal
Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 Tahun 2015 tentang ketentuan pelaksanaan penggunaan Letter of credit (L/C) untuk ekspor barang tertentu. Penerbitan beleid ini sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Permendag No. 4/2015 tentang ketentuan penggunaan L/C per… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 