Jakarta -Pemerintah mewajibkan perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) setiap bulan. Kebijakan ini efektif berjalan pada 31 Mei tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan agar petugas pajak… Read More ›
Indonesia
Jokowi Tegaskan Urus Izin Harus Dalam Hitungan Jam
Morotai -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pengurusan izin tak boleh lagi memakan waktu lama. Menurutnya proses pengurusan izin seharusnya selesai dalam hitungan jam saja. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan di Maluku, Maluku Utara, Papua,… Read More ›
Tunggak Pajak Rp 1,6 Miliar, Direktur Perusahaan Ini Disandera Ditjen Pajak
Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyanderaan atas TUC, Direktur PT ESI yang memiliki tunggakan pajak Rp 1,66 miliar. Saat ini TUC dititipkan di Lapas Kelas… Read More ›
Direktur Pengembangan BEI: “Memang Banyak Orang Indonesianya?”
JAKARTA, KOMPAS.com – Surga bebas pajak kini tengah ramai diperbincangkan berbagai kalangan. Bagaimana tidak, kasus kebocoran dokumen pengemplang pajak yang dikenal dengan nama “Panama Papers” ini menyeret banyak nama-nama pengusaha, politisi maupun atlet dunia ternama. Namun, dalam kesempatan lain Kompas.com… Read More ›
Pemerintah Selidiki Warga Indonesia Terkait “Panama Papers”
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menanggapi serius dokumen hasil investigasi tentang kejahatan keuangan dunia yang bertajuk “Panama Papers”. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan mempelajari informasi itu terlebih dahulu. “Saya belum tahu persis gimana-gimananya, tetapi… Read More ›
APBI sebut telah terjadi inkonsistensi penarikan PPN batubara
Merdeka.com – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengkritik ketidakonsistenan pemerintah dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di industri batubara. Inkonsistensi pengenaan PPN terjadi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No 144 Tahun 2000. Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala mengatakan, PP 144 Tahun… Read More ›
Pemerintah pastikan investor smelter dapat pengurangan pajak
Merdeka.com – Pemerintah memastikan hanya akan memberikan pengurangan pajak (tax allowance) terhadap perusahaan yang membangun smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang. Adapun tax holiday atau pembebasan pajak dalam waktu tertentu hanya diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan produk bernilai… Read More ›
Asosiasi: Regulasi pemerintah jadi biang masalah logistik nasional
Merdeka.com – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai persoalan lamanya waktu tunggu dan bongkar muat atau dwelling time bukan menjadi persoalan utama dalam sektor logistik nasional. Sebab, persoalan utama yang terjadi dalam sektor logistik di Tanah Air adalah regulasi… Read More ›
Bos BKPM: Proses ekspor Indonesia 3,5 hari, Vietnam cuma 1 hari
Merdeka.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian tengah mendorong peningkatan kinerja logistik tanah air. Sebab, kinerja logistik tanah air masih kalah dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Vietnam. Peningkatan kinerja logistik perlu dilakukan… Read More ›
Percepat waktu tunggu kapal, Bea Cukai percepat proses kepabeanan
Merdeka.com – Pemerintah sedang berusaha memangkas waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time. Selain itu, pemerintah tengah membereskan masalah mahalnya ongkos logistik akibat demmurage time atau waktu tunggu kapal di pelabuhan. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru… Read More ›