kebijakan negara

Amnesti Stop, Likuiditas Bank Bakal Seret

  Pengetatan likuiditas akan terjadi di kuartal ll JAKARTA. Ancaman kekeringan likuiditas masih membayangi perbankan. Berakhirnya masa program amnesti pajak per akhir Maret 2017 membuat bank kehilangan tambahan likuiditas. Direktur Grup Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)… Read More ›

Pemerintah Kaji Durasi Kriteria Tanah Menganggur

JAKARTA. Rencana pemerintah mengenakan pajak program resif untuk kepemilikan tanah yang luas, capital gain tax untuk transaksi tanah, dan unutilized asset tax untuk tanah menganggur terus berkembang. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah saat ini masih merumuskan kriteria tanah… Read More ›

Berapa Pajak yang Akan Dibayar Google?

Jakarta – Google Asia Pacific Pte Ltd dipastikan akan melunasi kewajiban pajak di Indonesia. Pajak yang akan dibayar nantinya ke pemerintah Indonesia adalah sampai perhitungan periode 2015. Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Ditjen Pajak Muhammad Haniv tidak mau mengungkapkan nominalnya…. Read More ›

Sri Mulyani: Mei 2017, Pasal Kerahasiaan Bank Harus Dihapus

JAKARTA, Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelum menerapkan kebijakan itu, sejumlah peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Termasuk menghilangkan pasal kerahasiaan bank… Read More ›

Era Baru Dokumentasi Transfer Pricing

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 (PMK Transfer Pricing Documentation/TP Doc) menandai era baru dokumentasi transfer pricing di Indonesia. Meskipun dokumentasi transfer pricing di Indonesia. Meskipun dokumentasi transfer pricing telah dikenal jauh sebelum beleid ini terbit, namun PMK TP Doc… Read More ›