kebijakan negara

Aturan Pengupahan Tak Digubris, Pengusaha Khawatir

JAKARTA. Tidak dipatuhinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan oleh sejumlah gubernur menyebabkan pengusaha khawatir. Pengusaha merasa terjadi ketidakpastian dalam memutuskan kenaikan upah buruh. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani. Menurutnya ketidakpatuhan pemerintah daerah… Read More ›

RUU Pengampunan Pajak Obral Tarif

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yakin bisa menyelesaikan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kurang dari sebulan. Targetnya,: UU ini bisa berlaku efektif awal tahun 2016. Pembahasan RUU ini bisa secepat kilat karena pemerintah dan DPR hanya… Read More ›

Baleg Sepakat Bahas UU Amnesty Tahun Ini

JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak atawa tax amnesty masuk sebagai program legislasi nasional  (prolegnas)  2015.Sehingga,  calon regulasi ini bisa dibahas di sisa waktu masa sidang tahun ini. Namun demikian, asal… Read More ›

Pemerintah Jadi Inisiator RUU Tax Amnesty

JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak alias tax amnesty akhirnya menjadi usul inisiatif  pemerintah. Untuk merealisasikan usulan ini, rencananya pekan ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) akan menggelar pertemuan dengan Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI… Read More ›

Kejar Devisa, Negara Bebas Visa Ditambah

JAKARTA. Pemerintah akan kembali memberikan fasilitas bebas visa ke wisatawan dari 20 negara. Kebijakan ini bertujuan mengangkat penerimaan devisa hingga US$ 20 miliar dari target kunjungan 20 juta wisman pada 2019. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, penambahan bebas visa… Read More ›

Dua Sektor Industri Prioritas bagi Asing

JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mempercepat pembukaan dua sektor usaha untuk investasi asing. Pembukaan bidang usaha ini rencananya akan menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VII selain insentif pajak bagi industri garmen dan sepatu. Kepala BKPM Franky Sibarani… Read More ›

Dominasi BUMN Semakin Kuat

JAKARTA. Dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek konstruksi akan semakin kuat. Makin berperannya BUMN dalam pembangunan infrastruktur jasa konstruksi ini ditandai dengan keluarnya secara resmi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kemarin (25/11)…. Read More ›