Merdeka.com – Sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan agar RUU Pengampunan Nasional (Tax Amnesty) dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Salah satu pasal dalam RUU tersebut, tercantum bahwa tidak memasukkan tindak pidana korupsi… Read More ›
Merdeka.com – Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta kepada semua pihak tidak mengambil kesimpulan terhadap draf RUU Pengampunan Nasional yang beredar. Pasalnya, draf yang beredar itu masih berbentuk ‘kasar’, sehingga terkait nama RUU Pengampunan Nasional sejatinya memang hanya… Read More ›
Merdeka.com – Salah satu anggota DPR pengusul RUU Pengampunan Nasional Hendrawan Supratikno kembali menegaskan bahwa dalam Pasal 10 RUU tersebut memang ditujukan untuk mengampuni para koruptor. Namun dengan syarat uang dari hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Hendrawan pun membantah pernyataan… Read More ›
Merdeka.com – Partai Golkar salah satu yang setuju dengan Rancangan Undang-Undangan Pengampunan Nasional. Golkar menilai, RUU tersebut dapat memberikan pemasukan pajak untuk negara. RUU Pengampunan Nasional juga memperbaiki ekonomi negara yang sedang melemah. “Kalau Golkar menyetujuinya, ini adalah upaya bagaimana… Read More ›
Merdeka.com – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional tidak efektif untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dari pajak. Pasalnya, tarif uang tebusan dalam RUU tersebut hanya sebesar tiga persen dari total harta yang ada di luar negeri…. Read More ›
Merdeka.com – Pengampunan pajak yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional tidak bisa diterapkan pada tahun ini. Lantaran, para Wajib Pajak (WP) belum percaya pada pengampunan pajak yang diberikan pemerintah. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan pengampunan pajak lebih tepat diterapkan… Read More ›
Kabut asap bisa memicu pemboikotan produk Indonesia di era pasar bebas. JAKARTA. Efek pembakaran hutan terus menjalar ke mana-mana. Yang terbaru: aksi boikot penjualan tisu oleh sejumlah peritel lantaran ada dugaan produk tersebut dihasilkan oleh perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan… Read More ›
Dalam penentuan formula penghitungan upah kerja, harus ada dasar hukum yang kuat JAKARTA. Pemerintah telah meirlis paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu (7/10) lalu. Namun, tak seperti yang dijanjikan sebelumnya, pemerintah tak memasukkan formula penghitungan upah minimum yang diatur… Read More ›
DPR dan pemerintah sepakart untuk menghapus pasal pembakaran hutan oleh masyarakat adat dalam UU No. 32 / 2009 JAKARTA. Kontroversi pasa 69 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terus bergulir. Poin penjelasan… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah menawarkan sejumlah insentif bagi investor yang tertarik mengembangkan kawasan berikat logistik. Salah satu tawarannya berupa penangguhan bea masuk barang impor. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sugeng Aprianto, mengatakan dengan insentif ini… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 