kebijakan pajak

Perang e-commerce fesyen segera datang

Penjualan ritel offline akan melambat digantikan penjualan online JAKARTA. Tren e-commerce alias belanja menggunakan online semakin menggila di kalangan pecinta mode. Tak heran, persaingan di bisnis ini juga bakal makin sengit. Yang terang, pada saat Ramadan ini, produk yang paling… Read More ›

Cengkeraman 50 grup keuangan

Total aset ke – 50 konglomerasi keuangan mencapai Rp 5.142 triliun atau 70,2% dari total aset industri keuangan nasional JAKARTA. Konglomerasi keuangan mencengkeram industri keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 50 kelompok lembaga keuangan yang masuk kategori konglomerasi… Read More ›

Warga Asing Boleh Miliki Properti

KABAR baik bagi sektor properti dalam negeri. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui permintaan pengusaha properti agar warga negara asing (WNA) bisa memiliki properti di Indonesia. Persetujuan itu diungkapkan Staf Khusus Kepresidenan bidang komunikasi Teten Masduki. Menurutnya, permintaan pengusaha… Read More ›

Saham konstruksi dan semen melempem

Macetnya proyek infrastruktur pemerintah turut menekan saham infrastruktur JAKARTA. Sejak memimpin pemerintahan akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo berjanji mempercepat proyek infrastruktur. Sejumlah siasat ditempuh, mulai dari melipatgandakan belanja hingga mengundang banyak investor dari luar negeri. Nyatanya, realisasi proyek infrastruktur… Read More ›

Tekan waktu bongkar muat, importir diperiksa

JAKARTA. Perintah Presiden Joko Widodo untuk menekan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan mulai  membuat kementerian terkait gerah.  Kali ini, giliran Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyisingkan lengan dengan memeriksa importir melakukan bongkar muat di Tanjung Priok. Ini demi menganalisa… Read More ›

Wajib rupiah bakal diperlonggar

Larangan penggunaan valas membingungkan wisatawan asing JAKARTA. Kewajiban penggunaan rupiah terhadap setiap transaksi di Indonesia kemungkinan bakal diperlonggar. Kewajiban yang tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 menimbulkan kebingungan di… Read More ›

Lima Wajib Pajak Akui Gunakan Faktur Fiktif

Bisnis.com, BEKASI–Lima wajib pajak pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (FPTBTS) atau faktur pajak fiktif akan membayar kekurangan pembayaran senilai Rp27,5 miliar. Kelima wajib pajak tersebut berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II. Para wajib pajak… Read More ›