Apabila pemerintah menurunkan batasan omzet kena pajak dinilai akan berdampak negatif bagi para pelaku usaha, khususnya UKM. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang saat ini sebesar Rp 4,8… Read More ›
kebijakan pajak
Bank Sinarmas Layani PajakPay dalam Online Pajak
PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) melayani pembayaran PajakPay yang disediakan dalam OnlinePajak sebagai penyedia jasa aplikasi yang telah disahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apalagi Bank Sinarmas merupakan salah satu Bank Persepsi yang resmi terdaftar di DJP dalam menerapkan teknologi online… Read More ›
Garuda Indonesia Rugi Rp 3 Triliun karena Pajak dan Denda
Kinerja keuangan maskapai Garuda Indonesia diperkirakan masih merah di tahun 2018. Garuda diperkirakan merugi hingga lebih dari 200 juta dollar AS. Jika dikonversi menggunakan kurs Rp 13.500, maka kerugian Garuda mencapai hampir Rp 3 triliun. Dari hitungan sementara, sebenarnya pada kuartal empat,… Read More ›
Pajak Angkutan Naik, Begini Reaksi Pengusaha Bus
Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) yang berada di Kota Makassar mengeluhkan adanya kenaikan pajak kendaraan angkutan bus yang signifikan. Kenaikannya hingga lebih dari 100 persen. Salah satu keluhan diungkapkan Penanggung Jawab PO Manggala Trans yang berada di Nusa Tamalanrea Indah (NTI) Arak Pungsumben mengatakan… Read More ›
Kejar Setoran, Dirjen Pajak: Kita akan Bekerja Lebih Smooth
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mendapat tugas untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.385,9 triliun di tahun ini, atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang Rp 1.283,6 triliun. Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, tidak ada upaya khusus… Read More ›
Upaya pemerintah kumpulkan pajak tanpa Tax Amnesty
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pihaknya terus berupaya mengejar target pengumpulan pajak agar dapat mencapai target pada tahun 2018, yakni sebesar Rp 1.385,9 triliun. Meski demikian, tidak ada upaya khusus yang akan ditempuh otoritas pajak dalam mengejar… Read More ›
Ditjen Pajak temukan 1.049 wajib pajak terindikasi penerbit faktur ilegal
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak (WP) yang terindikasi penerbit Faktur Pajak (FP) tidak sah pada Rabu (24/1). Penetapan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau… Read More ›
Terindikasi Terbitkan Faktur Ilegal, 1.049 Wajib Pajak Terkena Suspend
Sebanyak 1.049 wajib pajak (WP) sekaligus pengusaha kena pajak (PKP) terkena suspend atau diberi status non aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Status ini diberikan lantaran WP tersebut terindikasi menerbitkan faktur pajak secara tidak sah atau ilegal. “Dengan status non aktif, WP… Read More ›
Rencana Penurunan Batas Omzet Pengusaha Kena Pajak Sudah di BKF
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan rencana penurunan batas omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan untuk menjaring lebih banyak wajib pajak (WP) dari golongan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengaku… Read More ›
Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKM
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 