Komite II DPD RI memastikan penolakan atas kebijakan impor beras 500 ribu ton oleh Kementerian Perdagangan. Komite II melihat bahwa saat ini stok dan cadangan beras di daerah-daerah dalam posisi aman, bahkan di beberapa daerah mengalami surplus. Oleh karena itu,… Read More ›

Kontroversi impor beras terjadi karena data pasokan dan permintaan berbeda di tiap instansi pemerintah. Kementerian Pertanian menyatakan panen September 2017 dan Maret 2018 normal, bahkan surplus bila dibanding kebutuhan dalam negeri 2,6 juta ton. Dengan demikian tidak ada alasan impor…. Read More ›

Beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Dan ketika harganya naik, banyak orang yang limbung, mulai dari rakyat kecil hingga istana. Pemerintah pun, seperti sebelum-sebelumnya, memilih jalan pintas ketika menghadapi masalah beras, yaitu impor. Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan pada Kamis, 11… Read More ›

Pemerintah telah memutuskan untuk menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras umum dan premium sekitar 500.000 ton pada Februari 2018. Rencana impor beras ini pun akhirnya menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak meminta pemerintah tidak… Read More ›

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini meluncurkan sistem pemantauan terintegrasi Jakarta Satu, yang memadukan semua data di pemerintah provinsi. “Program ini akan mengintegrasikan semua data yang ada di jajaran Pemprov DKI. Jakarta Satu maksudnya adalah Satu Peta, Satu Data dan… Read More ›