Kementerian Keuangan menaikkan tarif batas atas (threshold) bea masuk barang bawaan dari luar negeri. Kenaikannya mencapai 100 persen, dari 250 dolar AS menjadi 500 dolar AS. Penumpang yang membawa barang dari luar negeri dengan nilai tidak lebih dari 500 dolar AS tidak… Read More ›
kebijakan pajak
Menteri Sri Mulyani Batasi Jumlah Barang Bawaan dari Luar Negeri
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan ketentuan baru tentang barang bawaan dari luar negeri yang bebas bea masuk. Selain menaikkan nilai maksimal bawaan dari US$ 250 menjadi US$ 500, aturan baru juga membatasi jumlah barang bawaan. Sri Mulyani menyebutkan barang yang dibatasi untuk pembebasan… Read More ›
Sri Mulyani: Barang Pribadi Senilai 500 Dollar AS Bebas Bea Masuk
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniIndrawati mengumumkan rencana perubahan terhadap PMK No 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa olehPenumpang. Perubahan tersebut memberi kelonggaran dalam tata cara membawa barang asal luar negeri untuk masuk Indonesia. Bila sebelumnya penumpang dibatasi hanya boleh membawa barang dengan nilai… Read More ›
Indonesia Kekurangan Hakim Agung Pajak
Indonesia kekurangan hakim pajak di tingkat Peninjauan Kembali (PK) karena hanya memiliki satu orang hakim agung pajak. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) menambah jumlah hakim pajak. Permintaan Hatta tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah perkara pajak PK… Read More ›
Tiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross Split
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split terbit dengan tiga poin penting setelah diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/12/2017). Dikutip dari beleid tersebut, Kamis (28/12/2017),… Read More ›
Poin-Poin penting PP Pajak Gross Split
Pemerintah akhirnya menerbitkan juga aturan pajak untuk skema bagi hasil gross split. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split ini mulai berlaku pada… Read More ›
Jokowi Teken Pajak Gross Split, Begini Dampaknya ke Perusahaan Migas
Batas waktu pengembalian dokumen lelang Wilayah Kerja (WK) Migas tahun 2017 tinggal hitungan hari. Pemerintah menetapkan batas waktu pengembalian dokumen lelang pada 31 Desember 2017. Pemerintah pun mengebut penyelesaian aturan pajak Gross Split agar perusahaan migas tidak lagi ragu untuk mengikuti lelang…. Read More ›
Presiden Jokowi Dan Para Menterinya Dalam Negosiasi Freeport
Skandal Terkat Pemberian IUPK Kepada Freeport PEMBERIAN status Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) adalah manipulasi terbesar terhadap konstitusi dan UU sepanjang Era Reformasi. Pemberian IUPK ini dilakukan melalui PP No 1 tahun 2017 dan… Read More ›
Perindo: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Jokowi Cukup Baik
Partai Perindo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah cukup baik, yakni ada di median 5 persen per tahun (yoy). Secara rasio pendapatan sudah pada nilai USD 3.600 per kapita. “Itu tandanya rentan dengan jebakan pendapatan kelas… Read More ›
Catatan 2017: Lika-liku Bea Masuk untuk “Barang Tak Berwujud”
Pada tahun 2017 ini pemerintah Indonesia sedang menggodok peraturan baru mengenai bea masuk yang ditujukan pada berbagai barang tak berwujud atau dikenal juga sebagai intangible goods. Rencananya aturan akan diterapkan mulai 2018 mendatang. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa istilah barang tak berwujud mengacu pada… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 