JAKARTA. Keinginan pemerintah meningkatkan pemakaian produk dalam negeri untuk proyek infrastruktur tak bisa berjalan mulus. Sebab, kontraktor termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkendala harga dan kualitas produk yang tak memenuhi kualifikasi. Suradi Wongso Surawarno, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya… Read More ›
kebijakan pemerintah
Harga Jual Barang Mewah Perlu Dipertegas
Harga acuan barang sangat mewah menjadi simpang siur setelah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah (PER 19). Peraturan itu dianggap mengubah kriteria harga acuan barang mewah… Read More ›
Siap-siap, Tak Gunakan Rupiah di Dalam Negeri Bisa Masuk Bui
JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia mulai 1 Juni 2015 lalu mewajibkan setiap kegiatan transaksi di dalam negeri, yang dilakukan perorangan ataupun korporasi, baik secara tunai maupun nontunai, diwajibkan menggunakan rupiah. Jika aturan itu tidak dipatuhi, siap-siap bisa dipenjara. “Terhadap pelanggaran rupiah secara… Read More ›
Perdagangan Bebas di Kawasan Ekonomi Khusus Pun Wajib Gunakan Rupiah
JAKARTA, KOMPAS.com – Kewajiban Penggunaan rupiah di dalam negeri sudah diatur dalam UU tentang Mata Uang dan ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia. Aturan penggunaan rupiah itu juga berlaku pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)…. Read More ›
Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Keuangan : Uang yang Tersimpan di Swiss Saja Bisa Ditarik
Begitu terlontar, wacana tax amnesty sontak menyulut pro dan kontra. Mereka yang menolak akan menyodorkan alasan ketidakadilan. Sedang pendukung kebijakan ini melihat agenda itu bisa menjawab persoalan kebutuhan pembiayaan anggaran. Selain untuk menutup kebutuhan pendanaan di jangka pendek, pengampunan pajak… Read More ›
Bulan Madu Bursa Hampir Usai
JAKARTA. Kuping pasar saham agaknya tipis sekali dan amat sensitif. Sedikit saja kabar kurang sedap mampir ke kupingnya, reaksinya bisa begitu dahsyat. Itu pula yang tampak saat ini. Begitu mendengar kenaikan harga barang (inflasi) sepanjang Mei 2015 mencapai 0,5% atau… Read More ›
Senjata Baru Menjaga Nilai Tukar Rupiah
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) kembali meracik resep baru untuk membantu kebugaran rupiah. Poin utama ramuan baru BI ini intinya memperlonggar berbagai aturan transaksi valuta asing, khususnya di kalangan perbankan. Peraturan ini yang berlaku mulai 1 Juni ini merupakan revisi atas… Read More ›
Peserta Pilkada Wajib Miliki Program Pajak
JAKARTA. Pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini bakal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya karena berlangsung serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga akan mengubah persyaratan calon kepala daerah. Setiap calon pejabat daerah harus mempunyai visi dan misi terhadap rencana penerimaan… Read More ›
Wacana Pengampunan Pajak, Dirjen Masih Cari Masukan
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih mengumpulkan masukan dari berbagai pihak dalam soal wacana pengampunan pajak (tax amnesty). Di antaranya penegak hukum, Dewan Perwakilan Rakyat, pengusaha, dan akademikus. “Pekan depan,… Read More ›
Kepala Daerah Harus Punya Rencana Penerimaan Pajak
TEMPO.CO, Jakarta – Bakal calon kepala daerah diwajibkan memiliki tax clearance dan visi misi rencana penerimaan pajak. Persyaratan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik pada… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 