kebijakan pemerintah

Laju Bisnis Properti Akan Semakin Lambat

JAKARTA. Pebisnis properti harap-harap cemas memasuki kuartal kedua 2015. Harapan bisnis bakal cerah seirama pemerintahan baru tampaknya belum bisa terwujud. Tiga bulan pertama tahun ini penjualan memang naik, namun masih di bawah harapan. Ada sejumlah faktor penekan bisnis properti tahun… Read More ›

Dilema Tax Amnesty

Setelah mengeluarkan paket kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak di tahun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berniat menerbitkan aturan mengenai pengampunan pajak alias tax amnesty. Kebijakan ini diperkirakan bisa menarik dana milik orang Indonesia di luar negeri hingga Rp 3.000 triliun…. Read More ›

Produsen CPO Tunggu Pungutan Ekspor

JAKARTA. Emiten sawit nampaknya harus bersiap-siap. Pemerintah memastikan akan mengenakan pungutan atas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya pada akhir April ini. Menteri Koordinator Ekonomi Sofyan Djalil mengatakan, semua aturan yang mendasari pungutan sudah… Read More ›

Penumpang KA Akan Dikenai Beban Tarif Rel

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengguna jasa kereta api harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk beli tiket kereta. Sebab, per Mei mendatang, pemerintah akan memberlakukan tarif penggunaan rel kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Biaya penggunaan rel itu disebut track access charge… Read More ›

Perusahaan Tambang Minta Pengecualian

JAKARTA. Pengusaha tambang keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor. Karena itu, pengusaha minta pemerintah memberi pengecualian, bukan cuma penangguhan sampai habis kontrak. Nico Kanter, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk mengatakan, selama… Read More ›

Wajib L/C Empat Komoditas

JAKARTA. Mulai hari ini, 1 April 2015, ekspor empat komoditas harus menggunakan letter of credit (L/C). Selain untuk mengawasi ekspor, kebijakan ini demi mendorong akurasi perolehan devisa hasil ekspor (DHE). Kebijakan wajib L/C tertuang di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor… Read More ›