Maraknya bisnis dari kegiatan home sharingdi Indonesia menjadi salah satu sorotan Direktorat Jenderal Pajak(DJP) belakangan ini. Potensi penerimaan negara yang bisa didapat dari bisnis tersebut cukup besar, dengan perhitungan yang didasarkan pada pendapatan situs hotel berbagi Airbnb di Indonesia selama setahun terakhir sebesar Rp… Read More ›
kebijakan pemerintah
Ini Dasar Sri Mulyani Kejar Pajak Perusahaan Digital Raksasa
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus mengejar pajakperusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT) yang mengeruk pendapatan di Indonesia. Langkah ini dilakukan pasca keberhasilan pemerintah dalam memajaki Google untuk tahun pajak 2015. “Setelmen Google untuk tahun pajak 2015. Karena… Read More ›
Sri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Jangan Tiru Gayus Tambunan
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta gerakan antikorupsi di Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan. Pasalnya, satu tindak korupsi saja bisa merusak citra institusi tersebut untuk waktu lama, seperti kasus Gayus Tambunan. Sri Mulyani mengatakan kasus Gayus masih melekat di masyarakat dan… Read More ›
Sri Mulyani: Raih Pendapatan di RI, Perusahaan Wajib Bayar Pajak!
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan semua perusahaan yang ada dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia wajib melakukan kewajiban dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku baik untuk perusahaan dalam maupun dari luar negeri. “Ini adalah bahwa… Read More ›
Pemerintah siap tarik pajak dari Google dan sejenisnya
Pemerintah siap menarik pajak dari perusahaan berbasis teknologi informasi lain, di antaranya Google, yang baru saja melunasi tunggakan pajaknya pada 2015. “Kami akan gunakan prinsip yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan yang sama,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di… Read More ›
Beleid Pajak Gross Split Difinalisasi Medio Desember
Rapat final tahap harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Kontrak Bagi Hasil Kotor (Gross Split) akan digelar pada 13 Desember 2017. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy mengatakan bahwa saat ini harmonisasi masih berjalan. Rencananya,… Read More ›
RUU KUP Memperluas Subjek Pungutan Pajak
JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk memungut pajak bagi pelaku bisnis online dan dari dalam maupun luar negeri akan semakin mudah dengan revisi Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Sebab dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 yang sudah masuk dalam… Read More ›
Demi Pajak, Pemerintah Pelajari Bisnis Online
PENARIKAN pajak untuk bisnis jual beli daring atau online (e-commerce) jadi fokus Kementerian Keuangan (Kemkeu) pada saat ini. Seiring langkah persiapan payung hukum untuk pajak e-commerce, pemerintah saat ini juga tengah mempelajari jenis-jenis usaha di bisnis ini. Pemerintah perlu mempelajari… Read More ›
Menkeu Pastikan Pajak e-Commerce Berlaku Adil
Pemerintah akan memformulasikan sistem pemungutan pajak yang adil bagi pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce) dan konvensional demi menciptakan kesetaraan pasar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya tak merugikan wajib pajak dalam menentukan pengenaan pajak terhadap transaksi di bisnis daring… Read More ›
Menunggak Pajak, IUP Akan Diblokir
JAKARTA. Terhitung mulai 1 Januari 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memblokir dan tidak memberikan pelayanan terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah clean and clear (CnC) maupun yang non-CnC. Itu terjadi jika mereka menunggak pembayaran… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 