JAKARTA. Hari Minggu (1/11) kemarin merupakan batas terakhir bagi gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kepala daerah yang membandel dan tidak menuruti aturan tersebut, harus siap-siap menghadapi… Read More ›
kebutuhan hidup layak
Aturan Pengupahan Membingungkan
JAKARTA. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan rupanya masih menimbulkan kebingunan bagi daerah. Kebingungan terutama terkait penggunaan hasil kebutuhan hidup layak (KHL) untuk digunakan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman… Read More ›
SIAP-SIAP DITERJANG PROTES BURUH
Ancam demo mulai hari ini, tarik ulur penetapan upah akan panas didaerah Beberapa Poin PP Pengupahan Kebijakan Pengupahan meliputi Upah minimum; Upah kerja lembur; Upah tidak masuk kerja karena berhalangan Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; Bentuk dan cara… Read More ›
Formula Upah Buruh Menyulut Protes
JAKARTA. Rumus baru upah minimum provinsi atau UMP dalam paket kebijakan jilid IV nampaknya tak membuat semua pihak happy. Utamanya para buruh. Mereka menilai: rumus anyar itu hanya menguntungkan pengusaha, tapi merugikan buruh. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh… Read More ›
Mengakhiri Masa Upah Minimum Terbang Tinggi
Serial paket kebijakan ekonomi memasuki edisi keempat, kamis pekan lalu. Tujuan yang ingin disasar kebijakan paket terakhir ini adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam paket ekonomi keempat, ada tiga isu yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, berkaitan sistem pengupahan. Kedua, tindak… Read More ›