Pemerintah membebaskan tarif jasa penerbitan surat keterangan asal (SKA) yang berlaku di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pembebasan tarif SKA yang efektif berlaku pada 8 Oktober 2020 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.137/PMK. 02/2020. “[Kebijakan ini] merupakan tindak lanjut dari… Read More ›
Kemendag
Pengusaha Minta Aturan Teknis DNI
JAKARTA – Pengusaha ritel meminta pemerintah segera menyelesaikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Daftar Negatif Investasi (DNI). Aturan teknis Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang itu kabarnya masih digodok di Kementerian Perdagangan (Kemdag). Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia… Read More ›
Perda Penghambat Investasi Dicabut
JAKARTA. Pemerintah terus menerbitkan peraturan daerah (perda) bermasalah. Hingga pertengahan Juni 2016 Kementerian Dalam Negeri menyatakan terdapat 3.032 Peraturan Daerah (perda) bermasalah telah dicabut hingga pertengahan Juni ini. Rinciannya, sebanyak 1.756 peraturan di tingkat pemerintah provinsi, dan 1.276 kebijakan yang… Read More ›
Lagi-lagi Soal Menunggu dan Ongkos
Aturan terkait dwelling time masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX. Setahun terakhir, kita mendadak akrab dengan dwelling time. Maklumlah, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bolak balik menargetkan pemangkasan dwelling time. Pertengahan tahun lalu, Jokowi sempat marah karena laporan tentang dwelling… Read More ›
Izin Tidak Lengkap, Siap-siaplah Terganjal
Kegiatan ekspor- impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di negara ini. Seperti kita ketahui, sebagai negara, Indonesia selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional, baik untuk menjual produk maupun untuk membeli dari negara luar. Tak ayal, dalam era perdagangan… Read More ›
Gagal Paham beleid Kantor Maya Haram
Pelaku usaha tak boleh menggunakan virtual office. Buat Anda yang sedang merintis usaha, memiliki kantor jelas suatu keharusan. Saat ini, ada pilihan lain yang lebih murah daripada menyewa kantor sungguhan: menyewa virtual office alias kantor maya. Dengan biaya yang lebih… Read More ›
Industri Garam Masih Seret Pasokan
JAKARTA. Rencana kebijakan pemerintah untuk membatasi impor garam dengan mengubah sistem impor garam dari berbasis kuota menjadi sistem tariff mulai tahun 2016, menuai kritik dari kalangan industri industri pengguna garam. Pasalnya, Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) memperkirakan, kebutuhan garam… Read More ›
PKB Jakarta : Melegakan Klarifikasi dari Kemendag Tidak Sweeping Pedagang Kecil
RMOL. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DKI Jakarta mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk mengklarifikasi tidak akan melakukan sweeping atau razia kepada pedagang mikro kecil dan menengah “Kemendag… Read More ›
Mendag Geram Isu Razia SNI di Pusat Perdagangan
Metrotvnews.com, Jakarta: Isu razia yang dilakukan oleh penegak hukum atas dasar perintah Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong geram. Pasalnya, Kemendag tak pernah mengeluarkan instruksi razia terhadap barang-barang ketentuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di pusat… Read More ›
Kemendag Bantah Akan Sweeping Produk Tanpa SNI ke Pedagang
Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah akan melakukan sweeping atau razia, pada produk-produk yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebelumnya, santer beredar kabar, Kemendag bersama aparat penegak hukum lain akan melakukan razia rutin, untuk membatasi peredaran barang tidak ber-SNI. Hal ini… Read More ›