RMOL. Komisi XI DPR mewanti-wanti wacana Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak harus dipikirkan masak. Menurut Ketua Komisi XI Achmadi Noor Supit, terdapat empat alasan mengapa usulan itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, publik bisa menilai bahwa pengampunan pajak sebagai bentuk tunduknya… Read More ›
masyarakat
RUU Pengampunan Pajak Wujud Persekongkolan Jahat
RMOL. Usulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nasional atau Tax Amnesty diduga sebagai wujud persekongkolan jahat antara fraksi partai politik di parlemen dengan para koruptor. “Tentunya usulan ini telah melawan kehendak rakyat untuk memberantas korupsi. Bahkan, bisa jadi RUU ini dimunculkan… Read More ›
Tax Amnesty, Pemerintah Diingatkan Tidak Pilih Kasih
RMOL. Parlemen mendukung setiap langkah positif pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Namun diingatkan pemerintah tidak pilih kasih. Pengemplang pajak diberi ampunan, sementara pembayar pajak yang taat tetap diinvestigasi. “Kami tentunya mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan pajak. Namun… Read More ›
NasDem Minta Pengampunan Pajak Disahkan di Pertengahan 2016
Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan fraksinya mendukung dilanjutkannya pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Menurutnya, RUU ini dapat disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. “Kami mendorong agar RUU Tax Amnesty… Read More ›
Gerindra Bulat Tolak RUU KPK dan RUU Tax Amnesty
RMOL. Pimpinan DPR bersama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menggelar rapat di Gedung Nusantara III, DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 25/2). Mereka membahas tentang 40 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2016. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas… Read More ›
PNS Bisa Beli Rumah dengan Uang Muka 1 Persen
JAKARTA – Pengadaan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sering terkendala beberapa faktor, antara lain kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah mengintervensinya dengan mengubah beberapa kebijakan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 