Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sudah ada 50 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tervalidasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. “Update data NIK… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu) memastikan, seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 1 Januari 2024, tak lagi menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, integrasi data antara NIK… Read More ›
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan segera berlaku. Tahun ini pihaknya sudah mengintegrasikan 19 juta NIK untuk data pajak.Mulai hari ini NIK yang sudah… Read More ›
Jakarta –Sesuai konfirmasi Dirjen Pajak, mulai 2023 Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Karenanya dapat dipastikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) akan bertambah, dan demikian juga jumlah data kepemilikan harta. Data kepemilikan harta dari pihak ketiga, seperti ILAP… Read More ›
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan kembali dilanjutkan dengan beberapa kebijakan lanjutan pada 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR hari ini…. Read More ›
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk pelayanan perpajakan bakal segera terealisasi tahun depan. NIK yang biasa tercantum di KTP bakal segera digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terbaru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan beberapa hari lalu melakukan kerja sama… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap tahapan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selain itu, DJP juga meluruskan isu jika setiap orang yang punya NIK harus membayar pajak. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam Layanan DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan,… Read More ›
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo meminta, kepada sektor perbankan untuk segera melakukan penyesuaian sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurutnya, ini perlu dipersiapkan sebelum core tax administration system resmi… Read More ›
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur layer baru tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun jadi dikenakan tarif sebesar 35%, dari yang sebelumnya 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 