Pemerintah segera membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Namun, untuk mendapatkan insentif ini ada syaratnya. Wajib pajak harus menginvestasikan lagi 30% dividen yang didapat ke dalam dua belas instrument investasi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan… Read More ›
NKRI
Apa saja reformasi pajak yang diatur dalam UU 2/2020 dan UU Cipta Kerja?
Di tengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjalankan reformasi pajak. Tujuannya untuk menggairahkan investasi, peningkatan kepatuhan hukum wajib pajak, hingga perluasan basis pajak. Reformasi pajak 2020 tertuang dalam dua beleid. Pertama,… Read More ›
Sri Mulyani Blak-Blakan Soal Dividen Bebas Pajak di RI
Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen bagi mereka yang berinvestasi di wilayah RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembebasan PPh atas dividen tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan… Read More ›
Di UU Cipta Kerja, Dividen Bebas Pajak Asal Diinvestasikan di Indonesia
Pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan di dalam negeri. Hal ini tertuang dalam klaster perpajakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pada Pasal 111 beleid itu tertulis, pengecualian PPh atas… Read More ›
RUU Tax Amnesty: Harta Hasil Repatriasi Ditahan Minimal 3 Tahun
Bisnis.com, JAKARTA – Harta hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) harus diinvestasikan ke Tanah Air minimal 3 tahun. Instrumen investasi itu akan ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan ini diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak yang hingga saat… Read More ›
Sanksi Pidana Bagi Pengguna Valas
Jakarta. Keinginan Bank Indonesia (BI) mempersempit penggunaan valuta asing (valas) di Indonesia akhirnya direalisasikan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aturan ini diharapkan bisa mengurangi transaksi valas di… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 