Otoritas Jasa Keuangan

Bunga Deposito Pemerintah Dibatasi

Pembatasan simpanan pemerintah untuk menggiring bunga kredit single digit JAKARTA. Industri perbankan bakal menikmati “stimulus” dana kas pemerintah pusat. Betapa tidak, Kementerian Keuangan melarang bank memberikan suku bunga tinggi terhadap dana simpanan sisa kas pemerintah. Besaran bunga yang bisa diberikan… Read More ›

Modal Ventura Minta Insentif Pajak

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengusulkan kepada pemerintah  untuk pemberian insentif pajak kepada perusahaan modal ventura dan startup. Andra Sabta, Direktur Pengawasan Pembiayaan OJK mengatakan, telah menerima usulan Asosisasi Modal Ventur dan Start Up Indonesia (Amvesindo) terkait insentif… Read More ›

Porsi Saham Asing 80%

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu peraturan pemerintah (PP) soal pembatasan kepemilikan asing di perusahaan asuransi. Firdaus Djaelani, Ketua Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengatakan, kemungkinan aturan main porsi kepemilikan asing di asuransi sebesar maksimal 80% akan dipertahankan… Read More ›

BPJS Ketenagakerjaan ikut terseret Reliance

Bermula dari pengaduan seorang nasabah yang mengaku bertransaksi melalui agen PT Reliance Securities Tbk, kasus penipuan investasi ini mulai menyeret banyak pihak. Aksi OJK dinanti semua pihak. SATU demi satu korban penipuan investasi yang menyeret nama Reliance Securities mulai muncul… Read More ›

Pajak Kejar Pemilik Perusahaan Cangkang

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengejar sejumlah emiten yang diketahui dimiliki perusahaan cangkang di luar negeri, namun belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Ditjen Pajak mengklaim telah mengantongi data konglomerat yang memiliki special purpose vehicle (SPV) di Negara… Read More ›

Wajib Lapor Risiko Bisnis

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)mengeluarkan Surat Edaran No. 10/2016 tentang Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan. Lima hal diwajibkan OJK untuk diterapkan sebagai bagian manajemen risiko. Rinciannya, pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Kedua, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit… Read More ›