Ketua Gaikindo, Jongkie D Sugiarto memberikan keterangan pers pers usai bertemu presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Gaikindo meminta Pemerintah untuk mengurangi tarif Pajak Penjualan Barang Mewah. Menteri Perindustrian Saleh Husin memberikan keterangan pers pers di Istana Merdeka,… Read More ›
Merdeka.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengeluhkan soal kepastian hukum di Tanah Air. Ini menyusul ketidakjelasan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk properti. “Contohnya masalah treshold dasar pengenaan PPnBM properti. Mau Rp 2 miliar, Rp… Read More ›
Batas pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk properti sebesar Rp 10 miliar masih menimbulkan pro dan kontra. Pengamat menilai kebijakan ini kurang tepat, namun bagi Ditjen Pajak kebijakan ini sesuai dengan prinsip pajak barang mewah. Direktur Eksekutif Center… Read More ›
JAKARTA. Setelah mendapat protes bertubi-tubi, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya mengambil keputusan atas revisi aturan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM properti. Hasilnya lumayan melegakan Pertama, pungutan PPnBM berdasarkan harga jual, tak lagi luas properti. “Keputusan ini firm,” ujar Suahasil Nazara,… Read More ›
Bisnis.com, JAKARTA – Belum genap sebulan ditetapkan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah akan direvisi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan revisi yang dilakukan terkait ketentuan… Read More ›
Pemerintah kembali mengutak-atik kebijakan perpajakan. Kali ini dengan menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sejumlah barang, namun di sisi lain menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang terkait impor. Dua kebijakan yang saling berkaitan ini disebut-sebit bertujuan untuk mendongkrak… Read More ›
Pemerintah kembali mengutak-atik kebijakan perpajakan. Kali ini dengan menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sejumlah barang dan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Dua kebijakan ini konon bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Ada sekitar 22 kelompok barang yang… Read More ›
Saat pemerintah menetapkan target penerimaan pajak selangit di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 pada Februari lalu, sebagian kalangan industri menjerit. Setoran pajak yang makin tinggi dianggap makin mempersulit posisi industri nasional yang memang sudah terjepit kondisi ekonomi. Namun… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Keuangan akhirnya mengeluarkan aturan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk peralatan elektronik, rumah tangga, hingga tas dan pakaian branded. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 8 Juli 2015. Aturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor… Read More ›
JAKARTA. Setelah menuai kontroversi, pemerintah akhirnya merevisi beleid mengenai perhitungan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, acuan harga untuk pengenaan PPh pasal 22 tersebut adalah nilai tunai, tanpa memperhitungkan pajak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 