SUDAH jatuh tertimpa tangga. Saat bisnis angkutan laut lesu, pengusaha pelayaran musti menghadapi regulasi yang memberatkan. Alhasil, layar bisnis mereka sulit mekar. Salah satu aturan yang sangat memberatkan pengusaha pelayaran adalah Peraturan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 2015 yang mewajibkan… Read More ›
pelayaran
Cara Pemerintah Capai Target Dwelling Time 4,7 Hari
RMOL. Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel bersama para pelaku usaha di pelabuhan, termasuk KADIN, PT Pelindo II dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sepakat target waktu bongkar muat (dwelling time) 4.7 hari harus bisa dicapai. Adapun… Read More ›
Pelayaran dan Wisata Keluhkan Pajak
JAKARTA. Pebisnis pelayaran mengeluhkan efek dari berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2015 tentang Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan (Kemhub). Aturan yang berlaku sejak Maret ini membuat tambahan biaya perusahaan pelayaran dan wisata. Menurut Witono Suprapto, Ketua Bidang… Read More ›
Kembangkan Penerimaan, Pajak Pelayaran Direvisi
Pemerintah akan mendorong industri pelayaran dalam negeri. Salah satunya dengan memperbaiki aturan perpajakan yang terkait dengan industri pelayaran. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selama ini ada anggapan pengusaha pelayaran dalam negeri membayar pajak, sementara pengusaha asing tak membayar pajak. Nantinya… Read More ›
Pemerintah Ubah Pungutan PPh atas Perusahaan Pelayaran
JAKARTA. Pemerintah terus mencari celah untuk mengamankan penerimaan pajak tahun ini. Untuk itu, pemerintah berencana merevisi aturan main perpajakan dalam industri pelayaran, khususnya bagi perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Soalnya, masih banyak perusahaan pelayaran asing yang mangkir dari… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 