Jakarta. Pelaku usaha perkebunan berharap pemerintah mau menghilangkan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi empat komoditas perkebunan, yakni karet, kopi, kakao, dan teh. Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FPDKP) Aziz Panen menyebut telah melayangkan surat… Read More ›
pemeriksaan pajak
Tertahan, Biaya Sewa Naik
Bagi pemilik barang, semakin lama barang mereka tertahan di gudang pelabuhan atau bandara, berimbas pada bertambahnya pengeluaran biaya sewa gudang. Sebaliknya, bagi pemilik gudang, justru bisa mendapat untung dari tertahannya barang tersebut. Ambil contoh tarif gudang impor milik PT Jasa… Read More ›
Pengumuman! Transportasi Online Bakal Dikenakan Pajak
JAKARTA. Transportasi online menjadi salah satu perhatian dari Presiden Joko Widodo. Bahkan, persoalan transportasi online ini turut dibahas dalam rapat terbatas hari ini di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya, terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rapat… Read More ›
Transportasi Online, Pemerintah Akan Proses Hubungan Kerja dan Pajak
JAKARTA. Pemerintah segera menindaklanjuti rencana penetapan hubungan kerja antara aplikator dengan pengemudi transportasi online serta pajak terhadap transportasi online. Transportasi online menjadi salah satu topik dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017). Menteri… Read More ›
BEI Minta Keterbukaan Nasabah Berlaku untuk Investor Asing
Jakarta. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan implementasi dari keterbukaan informasi perpajakan untuk pasar modal hanya diterapkan untuk investor asing, atau sesuai dengan aturan yang disepakati Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). “Kata-katanya jelas sekali aturannya untuk asing, kenapa… Read More ›
Dirut BEI masih bingung soal pajak di pasar modal
JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) mempertanyakan tidak adanya minimum jumlah saldo rekening yang perlu dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Padahal, pemerintah telah menetapkan batasan nilai rekening keuangan orang pribadi di sektor perbankan yang dapat dilihat Ditjen Pajak yakni di… Read More ›
Aturan Beneficial Ownership
Pemerintah Indonesia sudah menuntaskan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur akses beneficial ownership. Aturan ini akan menjadi pelengkap dijalankannya pertukaran data pajak secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) antar anggota OECD. Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan… Read More ›
Ikut “Tax Amnesty”, Kenapa Khawatir Rekening Diintip Ditjen Pajak?
JAKARTA. Sejumlah Anggota Komisi XI DPR mengaku mendapat banyak keluhan dari wajib pajak yang sudah ikut program tax amnesty. Sebab mereka merasa terus dikejar terkait adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Seperti… Read More ›
Mantan bos pajak minta DPR sahkan aturan buka informasi keuangan
Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hadi yakin peraturan ini akan mampu mendorong kinerja pajak lebih… Read More ›
Bankir Ini Sarankan Pemerintah Tunda Kebijakan Pajak Intip Rekening
Jakarta. Peraturan pengganti undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 terkait keterbukaan informasi keuangan dinilai bisa membuat orang tidak nyaman. Mantan Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk Arwin Rasyid menyarankan Perppu tersebut harus ditunda. “Perppu yang memperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 