BALIKPAPAN – Data keuangan yang akan mengalir ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah pemberlakuan aturan keterbukaan informasi dinilai berpotensi rawan kebocoran. Pasalnya, data nasabah, sebelumnya menjadi kerahasiaan bagi perbankan yang tidak boleh dibocorkan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kota… Read More ›
pemeriksaan pajak
Mending Bayar Sanksi Ketimbang Buka Data
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang menjadi turunan Perppu No 1/2017. PMK akan berisi petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan data keuangan nasabah industri keuangan ke Ditjen Pajak, hingga sanksi. DPR berharap sanksi di… Read More ›
Pertukaran Data Pajak Menyasar Rp 2.067 Triliun
JAKARTA. Setelah gagal membawa masuk seluruh aset warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri melalui amnesti pajak, pemerintah akan menggunakan skema pertukaran informasi keuangan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk mengejar dana-dana tersembunyi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani… Read More ›
BIKIN RESAH..!! DJP Bisa Intip Rekening Nasabah, Dianggap Gejolak Biasa
BALIKPAPAN – Wewenang yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintip rekening nasabah cukup membuat resah. Sebab, bagi sebagian orang, rekening dianggap privasi. Namun, gejolak tersebut disinyalir hanya akan muncul di awal. Setelah itu berjalan dengan normal. Sebagai informasi, DJP… Read More ›
Tahun depan Ditjen Pajak siap kelola big data
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengelola big data pada tahun depan. Ini juga didorong adanya data otomatis dari lembaga keuangan yang diwajibkan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan… Read More ›
Perppu Keterbukaan Data Bikin Bingung Para Bankir
Bankir minta pemerintah membuat petunjuk teknis yang jelas guna pelaksanaan Perpu 1/2017 JAKARTA. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan membingungkan para bankir. Mereka pun meminta agar pemerintah segera mengeluarkan aturan… Read More ›
Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak
Jakarta Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam Perpu ini diberikan kewenangan bagi Dirjen Pajak untuk bisa mengakses informasi di perbankan…. Read More ›
CITA Apresiasi Penindakan Importir Tidak Patuh Pajak
Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui jajaran Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali melakukan tindakan pemblokiran terhadap 65 importir yang terindikasi tidak patuh pajak, antara lain tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Dalam hal ini, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)… Read More ›
Pengamat: Indonesia Masuk Era Baru Perpajakan
Jakarta Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku penerbitan Perppu ini patut… Read More ›
Perppu Jokowi Tak Buat Ditjen Pajak ‘Gatal’ Sasar Wajib Pajak
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengklaim tak memiliki daftar pemeriksaan khusus atau incaran terhadap wajib pajak tertentu, meskipun telah menerima wewenang untuk mengintip data keuangan nasabah. Kewenangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor… Read More ›