JAKARTA. Kualitas peraturan perundang-undangan sektor pertambangan dinilai perlu segera diperbaiki untuk menjaga iklim investasi sektor pertambangan yang positif. Karakter khas sektor tersebut yang memiliki proses bisnis panjang dan manajemen risiko yang besar membutuhkan kepastian hukum. “Pemerintah perlu memperbaiki konsistensi aturan… Read More ›
pemeriksaan pajak
Pemerintah berikan insentinf pajak bisnis migas
JAKARTA. Pemerintah akhirnya menyelesaikan draf final revisi Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu. Dalam aturan itu pemerintah menjanjikan sejumlah insentif perpajakan bagi kontraktor migas. Wakil Menteri Energi dan… Read More ›
Ikuti AEoI, UU Perbankan Perlu Direvisi
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Pranowo menuturkan bahwa Perppu No 1 Tahun 2017 yang mengacu kepada Automatic Exchange of Information (AEOI) membutuhkan perubahan dalam UU perbankan. Dia menegaskan lembaga jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian,… Read More ›
Rekening di Atas Rp 500 Juta di Bank Otomatis Dilaporkan ke Pajak
BI yakin tidak akan ada perpindahan dana nasabah ke luar negeri yang bakal menekan likuiditas bank. “Kalau ada kami akan hadir dalam bentuk temporary likuidity financing,” kata Agus Martowardojo. Meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi untuk kepentingan… Read More ›
Data Nasabah Harus Dilindungi dari Penyalahgunaan
Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Penerbitan Perppu ini patut diapresiasi sebagai langkah maju dan bentuk komitmen Indonesia berpartisipasi dalam inisiatif global tentang AEOI (Automatic Exchange… Read More ›
Ditjen Pajak Hanya Boleh Intip Data Nasabah Bersaldo Minimal Rp3,35 Miliar
JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Ketentuan ini mengatur tentang pengintipan data rekening nasabah perbankan, baik yang di Indonesia maupun luar negeri. Meski demikian, Menteri… Read More ›
Perppu Keterbukaan Data Nasabah Beri Keuntungan bagi Bank
Sejumlah bankir memandang adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Akses Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan bisa berdampak positif. Salah satunya adalah guna menarik dana dari Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri… Read More ›
Kena Intip Ditjen Pajak, Menkeu Jamin Kerahasiaan Data Nasabah
Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin kerahasiaan data atau informasi keuangan para nasabah maupun investor yang akan dibuka Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Jaminan terkait sanksi pidana bagi petugas pajak yang membocorkan data tersebut kepada pihak lain. “Kerahasiaan data… Read More ›
Anggota DPR Menilai Perppu 1 Tahun 2017 Tumpang Tindih dan Rawan Penyelewengan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dinilai tumpang tindih dan sangat rawan penyelewengan. Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi genting yang memaksa. Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam… Read More ›
Kecemasan di Balik Perppu Akses Keuangan
Pemerintah sukses memberikan kejutan bagi masyarakat de ngan merilis secara mendadak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Ke uangan untuk Kepentingan Per pajakan. Saat ini perppu tersebut sedang disodor kan kepada ang gota DPR untuk… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 