pemeriksaan pajak

DJP Kantongi Komisaris dan Direktur yang Mangkir

Perdana Sasar Pengemplang Kakap BALIKPAPAN, Kesulitan likuiditas ditengarai jadi pembenaran wajib pajak sehingga enggan menunaikan kewajibannya. Akibatnya, tunggakan pajak pun melambung. Di Kaltim-Kaltara, tunggakan setoran wajib ke negara itu menyentuh angka Rp 3,4 triliun. Padahal, penagihan aktif dilakukan. Kepala Bidang… Read More ›

Pajak Keluarkan SE Perkuat Aturan BUT

JAKARTA. Direktorat Jendral Pajak mulai menyiapkan ancang-ancang menghadapi sengketa pajak dengan Google. Melalui Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2017, Ditjen Pajak mempertegas penentuan Badan Usaha Tetap (BUT) bagi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menyediakan layanan aplikasi atau konten melalui internet (OTT)…. Read More ›

DPR Menargetkan 10 UU Segera Kelar

JAKARTA. Sepuluh rancangan undang-undang (RUU) di targetkan selesai pada masa sidang IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ke-10 RUU yang ditargetkan selesai di masa sidang yang dimulai Selasa (15/3) itu, antara lain RUU penyelenggaraan pemilihan umum dan RUU tentang MPR, DPR,… Read More ›

Inilah aturan manfaat dana pensiun baru

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan iuran, manfaat pensiun dan manfaat lain dana pensiun baru. Lewat Peraturan OJK (POJK) No. 5/ 2017, ada beberapa perubahan aturan main. Salah satunya: batasan pembayaran manfaat pensiun yang bisa dibayarkan sekaligus. Aturan ini… Read More ›

Perppu Pertukaran Data Pajak Harus Dirilis Mei 2017

Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (AEoI) harus mulai berlaku paling lambat Mei 2017. Jika tidak, lanjutnya, maka Indonesia terancam gagal mengimplementasikan kesepakatan yang digagas G20… Read More ›

BI: Perppu AEoI Bisa Buka Nilai Deposit Nasabah Bank

Jakarta, Bank Indonesia (BI) menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (AEoI) diperlukan guna membuka data simpanan wajib pajak. Selama ini, data simpanan nasabah kerahasiaannya dijamin oleh Undang-undang. Karenanya, pemerintah perlu menerbitkan beleid yang… Read More ›