Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan batas nilai rekening yang wajib dilaporkan secara otomatis dalam program Automatic Exchange of Information (AEoI) adalah USD 250 ribu. “Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan adalah USD 250 ribu,” ujar Sri… Read More ›
pemeriksaan
Sri Mulyani Yakin Perpu Pertukaran Data Pajak Diterima DPR
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dapat diterima Dewan Perwakilan Rakyat. Perppu tersebut akan dibahas di parlemen untuk disahkan menjadi undang-undang. “Dalam konteks pemenuhan Automatic… Read More ›
Buka Akses Keuangan demi Pajak
Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Akses Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan merupakan keharusan. Indonesia terikat perjanjian multilateral yang meliputi 139 negara, yang tergabung dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau organisasi untuk kerja sama ekonomi dan… Read More ›
Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Nasabah di Luar Negeri Bersaldo di Atas Rp3 Miliar
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak dipastikan dapat mengakses seluruh data keuangan wajib pajak yang berada di luar negeri setelah sistem Automatic Exchange of Information (AEol) berlaku pada 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang… Read More ›
Reformasi Pajak, Sri Mulyani Pede Rasio Pajak RI Tembus 12%
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah sejak saat ini perlahan akan mengerek rasio pajak (tax ratio) Indonesia. Melalui reformasi tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu yakin tahun depan tax ratio bisa berada… Read More ›
Menyoal Perppu Nomor 1/2017
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2017 yang memberi kewenangan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Terbitnya Perppu No 1/2017 menimbulkan implikasi yuridis yang tidak sederhana. Benarkah penerbitan Perppu langkah yang tepat?… Read More ›
Menyibak Tirai Keuangan dengan Perppu
Tembok yang melindungi berbagai informasi tentang nasabah perbankan dan industri keuangan roboh sudah. Adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menjadi bulldozernya. Beleid yang berlaku sejak 8 Mei 2017 ini… Read More ›
Sulit pertahankan rating Layak Investasi RI
JAKARTA. Status layak investasi atau investmet grade oleh lembaga pemeringkat Standard and Poors (S&P) bukan babak akhir perjuangan Indonesia. Pemerintah masih harus berjuang mempertahankan atau bahkan meningkatkan status tersebut. Peringkat surat utang jangka panjang BBB- yang diberikan S&P, naik… Read More ›
Tax Effort di Era Keterbukaan Data
Hasrat besar Kementerian Keuangan mereformasi pajak tengah berada dalam momentum terbaiknya. Titik tonggaknya adalah amnesti pajak. Program ini membuka kesempatan bagi wajib pajak (WP) untuk mendeklarasi hartanya yang selama ini masih ‘tersembunyi’ dari sistem perpajakan nasional. Amnesti Pajak juga menyasar… Read More ›
Wewenang Baru Pajak
Akhirnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki akses tanpa batas informasi yang berhubungan dengan data nasabah industri keuangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Beleid yang diteken Presiden… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 