Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Dirjen IKM Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan pajak merupakan sebuah keharusan. Kendati demikian, dia mengingatkan pengenaan harus mengedepankan keadilan. “Pengenaannya bagaimana? Semua tentu harus kena pajak. Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Keuangan akan duduk… Read More ›
pemeriksaan
Intip Data Tagihan Kartu Kredit, DJP Mau Cek Kepatuhan Nasabah
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan terbitnya aturan kewajiban lapor data kartu kredit oleh perbankan untuk menelusuri kepatuhan pembayaran pajak nasabah sebagai Wajib Pajak (WP). Data kartu kredit yang bakal diintip adalah yang memiliki tagihan belanja minimal Rp 1 miliar dalam… Read More ›
Transaksi Kartu Kredit Minimum Rp1 Miliar Wajib Lapor Ditjen Pajak
Pada 2019 perbankan atau penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan ini menggunakan ambang batas transaksi selama setahun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ambang batas (threshold) transaksi yang wajib… Read More ›
Sri Mulyani: Penyerahan data transaksi kartu kredit ke DJP dilakukan bertahap
Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam beleid itu, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit… Read More ›
Belanja Kartu Kredit Rp1 Miliar Wajib Lapor Pajak, Sri Mulyani: Ini Dilakukan Bertahap
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal menerapkan kewajiban pelaporan data kartu kredit nasabah berlaku untuk tagihan belanja minimal Rp1 miliar per tahun. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat tidak semuanya khawatir transaksinya terbongkar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada dasarnya saat… Read More ›
Pengusaha minta pemerintah adil dalam menerapkan pajak e-commerce
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah terus menggodok aturan pajak untuk industri e-commerce. Rencananya tarif pajak penghasilan (Pph) terhadap ecommerce dikenakan sebesar 0,5 persen. “Ada hal yang harus kita beri catatan, bagaimana market place luar yang mengirimkan produk ke sini…. Read More ›
Bos Blibli Minta Aturan Pajak E-Commerce Harus Fair
Chief Executive Officer (CEO) Blibli.com Kusumo Martanto memahami rencana pemerintah untuk mengenakan pajak bagi para pelaku perdagangan online (e-commerce). Namun, dia meminta agar peraturan pajak tersebut dibuat secara adil (fair). Dia mengatakan, setiap orang yang menjalankan usaha tentu harus membayar… Read More ›
Mendag Ungkap Alasan Minimnya Ekspor Produk UKM
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan fokus untuk menggenjot produk Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk bisa menjual produknya ke pasaran. Bahkan dirinya berniat untuk menggenjot produk UKM bisa di jual ke pasar Internasional (Ekspor). Salah satu caranya adalah dengan… Read More ›
E-Commerce Jadi Biang Kerok Banyak Ritel Tutup, Apa Benar?
Rentetan toko offline pada ritel modern satu persatu mulai menutup tokonya. Banyak yang beranggapan jika tutupnya beberapa toko pada ritel disebebakan karena adanya shifting menuju online atau e-commerce. Namun hal tersebut dibantah secara tegas oleh CEO Blibli.com Kusumo Martanto. Menurutnya,… Read More ›
Kemendag Rumuskan Aturan soal E-Commerce, Apa Isinya?
Kementerian Perdagangan (Kemendag) usai melakukan rapat kerja dengan sejumlah bisnis digital (e-commerce) seperti Blibli, Tanhub, dan Tangan Di Atas. Hasilnya, ada beberapa aturan yang akan dibuat supaya bisa mendorong produk lokal pada bisnis online. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, salah satu… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 