Jakarta. Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan tentang Transportasi Online. Menurut MA, peraturan itu dibuat tidak demokratis yang tidak melibatkan banyak pihak. “Bahwa penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang… Read More ›
pemeriksaan
Aturan Taksi Online Dicabut MA, Menhub: Kita Hargai
Jakarta. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku menghargai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online. “Putusan MA itu kita hargai. Kita saat ini juga tengah mempelajari putusan tersebut,” ujar Budi usai berdiskusi… Read More ›
Respons Gojek dan Grab Setelah Aturan Taksi Online Dicabut MA
Jakarta. Aturan taksi online yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dicabut Mahkamah Agung (MA). Operator taksi online masih irit bicara soal pencabutan itu. “Terkait hal… Read More ›
8 Argumen Pencabutan Aturan Taksi Online yang Dikabulkan MA
Jakarta. 6 Pengemudi taksi online menggugat Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online. Argumen keenam sopir itu dikabulkan Mahkamah Agung (MA) dan pasal yang digugat dicabut. Apa argumen pemohon? Keenam sopir itu adalah Sutarno, Endru, Herman Susanto, Iwanto, Bayu… Read More ›
Pajak E-Commerce, Pengamat: Indikator Bisa dari Volume Jual Beli
Jakarta. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menyatakan Pemerintah dapat memungut pajak dari transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) berdasarkan volume jual-beli. Ia menilai skema itu tepat untuk menyerap penerimaan negara dari potensi transaksi e-commerce yang diperkirakan mencapai… Read More ›
Modifikasi Sistem Laporan Data Nasabah
JAKARTA. Pertukaran informasi data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan dimulai April 2018. Untuk melancarkan keterbukaan informasi data keuangan ini, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memodifikasi layanan sistem… Read More ›
Diandalkan Biayai APBN-P, Cukai Plastik Masih Sebatas Ide
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengaku belum menerima hasil kajian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengenai komponen plastik yang akan dijadikan objek penambahan barang kena cukai baru. Rencananya, kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan tahun ini. Anggota Komisi XI… Read More ›
Bukti di Indonesia Masih Sedikit Barang Kena Cukai
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cuka,i terus berupaya melakukan ekstentifikasi untuk penambahan objek cukai baru, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Sejauh ini, apabila dibandingkan dengan negara lain, objek cukai yang dimiliki Indonesia masih relatif minim. Direktur Eksekutif Center… Read More ›
Barang Kena Cukai Indonesia Paling Sedikit di Antara Negara ASEAN
Penerimaan cukai Indonesia dinilai masih jauh tertinggal, lantaran barang yang dikenakan tarif cukai di Tanah Air masih sedikit dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Target penerimaan negara dari sektor cukai yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2017 sendiri yakni sebesar Rp153,16 triliun…. Read More ›
DPR Ragu Target Penerimaan Cukai Tahun Depan Tercapai
Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari meragukan akan tercapainya target penerimaan cukai yang ditetapkan pemerintah pada tahun depan. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sekitar Rp155,4 triliun. Alasan dia, tidak tercapainya target penerimaan… Read More ›