Jakarta -Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena diperkirakan realisasi penerimaan pajak tahun ini jauh dari target. “Kenapa timbul kebutuhan tax amnesty? Karena pemerintah kekurangan dana, sebesar Rp… Read More ›
penagihan pajak
Dirjen Pajak: Tax Amnesty Momentum untuk Investasi, Tak Perlu Gaduh
Jakarta -Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugeastiadi berharap implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa berjalan tanpa kegaduhan. Sebab kembali pada tujuannya, bahwa diharapkan agar uang orang Indonesia yang selama ini di luar negeri bisa kembali pulang. Ken… Read More ›
Dirjen Pajak Jamin Data Peserta Tax Amnesty Aman
Jakarta -Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty, jenis pidana yang diampuni hanyalah terkait dengan administrasi perpajakan, bukan pidana umum. Data wajib pajak yang masuk dan mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, tidak dapat dipergunakan untuk data penyelidikan dan penyidikan… Read More ›
Pengusaha: Ada Tax Amnesty, Orang Antusias Bawa Uang Balik ke RI
Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung implementasi dari Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Banyak orang yang sangat antusias terhadap kebijakan tersebut. Demikianlah diungkapkan Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI… Read More ›
Pengusaha: Lewat Tax Amnesty, Rp 2.000 T Bisa Masuk ke RI
Jakarta -Pemerintah memastikan dana WNI yang selama ini berada di luar negeri lebih besar dari pada realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Diketahui PDB RI pada 2015 lalu mencapai Rp 11.450 triliun. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita… Read More ›
PPATK Temukan Transaksi Narkoba Rp 3,6 Triliun
TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan laporan transaksi dari kejahatan, salah satunya peredaran narkotik, yang totalnya mencapai Rp 3,6 triliun. Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan lembaganya telah menyerahkan temuannya ke Badan Narkotika Nasional (BNN)…. Read More ›
WNA Boleh Beli Rumah di RI, Tapi Tak Boleh Disewakan
Jakarta -Warga Negara Asing (WNA) yang berinvestasi di Indonesia diizinkan memiliki hunian di Republik ini. Hal tersebut dimungkinkan, dengan telah diterbitkanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Pemberian,… Read More ›
WNA Boleh Beli Rumah di RI: di DKI Rp 10 M, di Bali Rp 3 M
Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Dalam… Read More ›
Tak Sembarang WNA Boleh Punya Rumah di RI
Jakarta -Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di… Read More ›
Aturan Tarif dan Repatriasi Aset Menjadi Ganjalan Tax Amnesty
JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty, kemarin. Dalam pembahasan perdana itu, Komisi XI menemukan tiga ganjalan. Ketua Komisi XI DPR ahmadi Noor Supit menjelaskan ganjalan pertama, manfaat tax amnesty… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 