KABAR baik bagi sektor properti dalam negeri. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui permintaan pengusaha properti agar warga negara asing (WNA) bisa memiliki properti di Indonesia. Persetujuan itu diungkapkan Staf Khusus Kepresidenan bidang komunikasi Teten Masduki. Menurutnya, permintaan pengusaha… Read More ›
penerimaan pajak
Sepeda Motor Murah “Terpukul” Telak
Jakarta, KompasOtomotif — Cuaca mendung tengah menyelimuti iklim bisnis sepeda motor di pasar domestik Indonesia tahun ini. Bagaimana tidak, total penjualan moda transportasi termurah ini turun cukup dalam, tembus dua digit. Margono Tanuwijaya, Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM), mengatakan,… Read More ›
Transaksi Ritel Bakal Kena Bea Meterai
Pemerintah dan DPR akan bahas revisi UU Bea Materai mulai Juli 2015 JAKARTA. Jelang Lebaran, ada kado menarik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang layak Anda simak. Pemerintah dan DPR akan menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Bea Meterai…. Read More ›
KKP Usulkan Delapan Sektor Usaha Dapat Fasilitas Pajak
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasikan sektor kelautan dan perikanan mendapatkan insentif fi skal berupa fasilitas keringanan pajak (tax allowance) untuk penanaman modal dan usaha tersebut. Apalagi, fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman… Read More ›
Saham konstruksi dan semen melempem
Macetnya proyek infrastruktur pemerintah turut menekan saham infrastruktur JAKARTA. Sejak memimpin pemerintahan akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo berjanji mempercepat proyek infrastruktur. Sejumlah siasat ditempuh, mulai dari melipatgandakan belanja hingga mengundang banyak investor dari luar negeri. Nyatanya, realisasi proyek infrastruktur… Read More ›
Tekan waktu bongkar muat, importir diperiksa
JAKARTA. Perintah Presiden Joko Widodo untuk menekan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan mulai membuat kementerian terkait gerah. Kali ini, giliran Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyisingkan lengan dengan memeriksa importir melakukan bongkar muat di Tanjung Priok. Ini demi menganalisa… Read More ›
Wajib rupiah bakal diperlonggar
Larangan penggunaan valas membingungkan wisatawan asing JAKARTA. Kewajiban penggunaan rupiah terhadap setiap transaksi di Indonesia kemungkinan bakal diperlonggar. Kewajiban yang tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 menimbulkan kebingungan di… Read More ›
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Masih Melambat
JAKARTA – Pertumbuhan penerimaan pajak (minus PPh migas) posisi akhir Mei 2015 masih melambat di level 3,14% jauh di bawah periode yang sama tahun lalu 13,54%. Pertumbuhan PPh nonmigas 10,59% – masih jauh dari pertumbuhan alamiahnya tidak bisa mengompensasi penurunan… Read More ›
Lima Wajib Pajak Akui Gunakan Faktur Fiktif
Bisnis.com, BEKASI–Lima wajib pajak pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (FPTBTS) atau faktur pajak fiktif akan membayar kekurangan pembayaran senilai Rp27,5 miliar. Kelima wajib pajak tersebut berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II. Para wajib pajak… Read More ›
Kasus Faktur Pajak Fiktif Di Jabar, Negara Rugi Rp 467 Miliar
Bisnis.com, JAKARTA – Negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp467 miliar dari praktek curang penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh oknum petugas pajak dan ratusan wajib pajak di Bekasi, Jawa Barat. “Kerugian negara ini terjadi sejak tahun 2010 hingga Juni… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 