Pengampunan pajak

Tax Amnesty Buka Opsi Repatriasi Aset

NUSA DUA. Menteri Keuangan memastikan pasal repatriasi akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Tapi aturan repatriasi ini tidak akan berlaku wajib alias optional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, nantinya pengemplang pajak yang ingin menikmati pengampunan… Read More ›

Ditjen Pajak Kepepet Mengejar Target

Pemerintah mengobral diskon bagi pengemplang pajak via UU Tax Amnesty JAKARTA.Meski sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty masuk program legislasi tahun 2015, Selasa kemarin (8/12) diundur hingga Selasa depan (15/12), DPR… Read More ›

Citi: Potensi Tax Amnesty dari Dalam

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Bahkan, rencananya pada hari ini, Selasa (8/12), DPR akan mengelar paripurna pengesahan Prolegnas Perubahan 2015. Rencana ini dikatakan oleh Anggota Komisi XI… Read More ›

Poin-Poin Penting RUU Tax Amnesty

Poin-Poin Penting RUU Tax Amnesty Setiap orang pribadi atau badan berhak mengajukan permohonan pengampunan nasonal, kecuali yang sedang dalam proses penuntutan atau sedang menjalani hukuman pidana. Pengampunan ini tidak dapat digunakan untuk menutup atau menjadi alasan untuk menghentikan tindak pidana… Read More ›

Revisi DNI, Bioskop Dibuka bagi Asing

JAKARTA. Pembahasan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) atau sekarang bernama daftar panduan investasi terus dilakukan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku telah membahas sejumlah masukan, terutama di sektor kelautan dan perikanan, pertahanan dan keamanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, komunikasi dan… Read More ›

RUU Pengampunan Pajak Obral Tarif

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yakin bisa menyelesaikan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kurang dari sebulan. Targetnya,: UU ini bisa berlaku efektif awal tahun 2016. Pembahasan RUU ini bisa secepat kilat karena pemerintah dan DPR hanya… Read More ›