Peraturan pajak

Produksi Batubara Kuartal I Turun 21%

JAKARTA. Perusahaan tambang batubara di tanah air mulai mengerem produksi. Penyebabnya tak lain karena harga jual batubara masih murah di pasar internasional. Di sisi lain, permintaan pasar global juga menurun. Alhasil, sepanjang Januari-Maret 2015 produksi batubara Indonesia hanya 97 juta… Read More ›

E-Filing Melampaui Target

JAKARTA. Layanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi tahun Pajak 2014 secara online atau e-filling berhasil melewati target sebesar 2 juta. Situs resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat pengguna e-filing hingga 31 Maret… Read More ›

Dapen Swasta Mengancam Bubarkan Diri

Pungutan 8% membuat kinerja dapen bisa negatif JAKARTA. Industri dana pensiun swasta dipastikan bakal kebakaran jenggot dengan diberlakukannya pungutan 8% untuk program pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Makanya, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) merekomendasikan tiga usulan kepada… Read More ›

Tidak Cukup Mengandalkan Aturan

Kelonggaran persyaratan mendapatkan tax allowance diharapkan menambah iklim investasi di tanah air semakin sejuk. Namun hal itu saja tidak cukup. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai, kebijakan tax allowance bakal berpengaruh baik apabila didukung iklim politik yang baik dan proses perizinan… Read More ›

Struktur Organisasi Pajak Ditambah

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) membenahi struktur organisasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, sebelum institusi itu dijadikan sebagai lembaga semi independen khusus penerimaan pajak. Kemkeu berencana menambah tiga posisi jabatan eselon II di Ditjen Pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak Sigit Priadi… Read More ›

Pemakaman mewah diusulkan kena PBB

JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang menginginkan agar pemakaman-pemakaman mewah dikenakan pajak bumi dan bangunan. Selama ini, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tempat pemakaman tidak termasuk kategori yang dikenakan PBB. “Sekarang bagaimana fenomena San Diego Hills (salah… Read More ›

Rezim devisa bebas digugat ke MK

JAKARTA. Setelah memenangkan gugatan atas Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah tampaknya akan kembali ‘berjihad’ konstitusi. Terbaru, Muhammadiyah akan menggugat tiga UU sekaligus ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jika tak ada aral melintang, hari ini, PP Muhamadiyah akan… Read More ›