JAKARTA. Tidak dipatuhinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan oleh sejumlah gubernur menyebabkan pengusaha khawatir. Pengusaha merasa terjadi ketidakpastian dalam memutuskan kenaikan upah buruh. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani. Menurutnya ketidakpatuhan pemerintah daerah… Read More ›
peraturan pemerintah
Dominasi BUMN Semakin Kuat
JAKARTA. Dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek konstruksi akan semakin kuat. Makin berperannya BUMN dalam pembangunan infrastruktur jasa konstruksi ini ditandai dengan keluarnya secara resmi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kemarin (25/11)…. Read More ›
Baru 9 Provinsi Ikuti Aturan Pengupahan
Jakarta. Dua pekan pasca batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang ditentukan pemerintah yakni 1 November 2015, ternyata masih banyak kepala daerah yang belum menetapkan dan melaporkan UMP tahun 2016. Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga akhir pekan lalu… Read More ›
Banyak perusahaan menunggak iuran BPJS
Saat ini ada sekitar 30% perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan menunggak iuran JAKARTA. Meski sudah resmi terdaftar sebagai perusahaan peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, namun tak seluruh perusahaan ini patuh membayar iuran. Dari 269.981 perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan,… Read More ›
Pungutan Pajak Jalan Tol 10% Tunggu Sidang Kabinet
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan keukeuh menerapkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai/PPN jalan tol 10 persen pada tahun depan. Namun keputusan implementasi kebijakan ini harus menunggu pembahasan dalam Sidang Kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pekerjaan Umum… Read More ›
2016, Ditjen Pajak Pastikan Mobil Pribadi Kena PPN Jalan Tol
Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunda pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol menjadi tahun depan. Perluasan objek pajak ini hanya akan menyasar pada pengguna jalan tol yang mengendai kendaraan pribadi atau golongan satu. Direktur… Read More ›
Rencanakan APBN-P 2016, Pemerintah Ingin Bereskan PMN dan Tax Amnesty
Jakarta -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun baru saja disetujui. Namun, pemerintah berencana mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Rencana ini digulirkan karena pemerintah perlu menyelesaikan dua kebijakan penting yaitu PMN atau… Read More ›
Buruh Uji Materi PP Pengupahan
JAKARTA. Sejumlah aliansi buruh berniat mengajukan gugatan uji materi atas isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung (MA). Kini para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Organisasi Pekerja Seluruh… Read More ›
Beleid Pengusahaan Air Bakal Lebih Ketat
JAKARTA. Pemerintah memastikan, tak lama lagi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengusahaan Air dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum akan terbit. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Andreas Suhono mengatakan, semua pihak terkait… Read More ›
UMP DKI 2016 Rp 3,1 Juta
JAKARTA. Kebingungan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akhirnya selesai. Setelah melalui proses yang alot, pengusaha dan buruh di Dewan Pengupahan DKI Jakarta akhirnya menyepakati besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2016 sebesar Rp 3,1 juta. Besaran UMP… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 