Pemerintah pusat sejak lama menginginkan kewenangan untuk ikut menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah. Tujuannya untuk memoles iklim investasi. Keinginan itu akhirnya terwujud lewat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada bab khusus kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan… Read More ›
perda
Masih Banyak Hambatan bagi Dunia Usaha
JAKARTA – Meskipun dalam dua tahun terakhir investasi terus tumbuh, namun hasilnya belum memuaskan. Sebab, dampak masuknya investasi pada pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, dalam dua tahun terakhir, kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya… Read More ›
Ganjil genap diberlakukan, Ahok naikkan pajak kendaraan 15 persen
Merdeka.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama resmi bakal memberlakukan sistem ganjil genap pengganti 3 in 1 guna mengatasi kemacetan ibu kota. Namun, kebijakan tersebut dinilai justru akan menimbulkan masalah baru, yakni warga malah bakal membeli kendaraan baru untuk… Read More ›
Perda Penghambat Investasi Dicabut
JAKARTA. Pemerintah terus menerbitkan peraturan daerah (perda) bermasalah. Hingga pertengahan Juni 2016 Kementerian Dalam Negeri menyatakan terdapat 3.032 Peraturan Daerah (perda) bermasalah telah dicabut hingga pertengahan Juni ini. Rinciannya, sebanyak 1.756 peraturan di tingkat pemerintah provinsi, dan 1.276 kebijakan yang… Read More ›
Pajak DIRE Lebih Rendah dari Singapura
JAKARTA. Pasca menghapus pajak ganda, pemerintah berjanji akan memangkas tariff pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution… Read More ›
Kemkeu Tak Bisa Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010 tentang pengenaan sanksi pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pencabutan ini maka Kemkeu tidak berhak lagi melakukan evaluasi peraturan daerah (Perda) terutama Perda pajak dan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 