Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan terkait transaksi judi online mencapai Rp 155,46 triliun. Ivan menyebut banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Awalnya Ivan menyampaikan terkait laporan adanya 121 juta transaksi judi online. Transaksi itu melibatkan… Read More ›
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku memiliki data masyarakat, termasuk pelaku usaha besar, yang masih menghindari pajak atau pengemplang pajak. “Kami mengumpulkan data terus-menerus setiap tahun, setiap saat. Kami memiliki dan menerima kiriman data, dari kementerian dan lembaga… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu) memastikan, seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 1 Januari 2024, tak lagi menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, integrasi data antara NIK… Read More ›
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menanggapi aksi seruan dengan hastag ‘stop membayar pajak’ yang viral di media sosial pada beberapa waktu lalu. Sri Mulyani menyebut, sejumlah orang yang mengampanyekan seruan tersebut tidak ingin melihat Indonesia lebih baik. Mengingat, uang pajak berperan penting… Read More ›
Sumber: merdeka.com http://www.pemeriksaanpajak.com
Jakarta –Sesuai konfirmasi Dirjen Pajak, mulai 2023 Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Karenanya dapat dipastikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) akan bertambah, dan demikian juga jumlah data kepemilikan harta. Data kepemilikan harta dari pihak ketiga, seperti ILAP… Read More ›
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan kembali dilanjutkan dengan beberapa kebijakan lanjutan pada 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR hari ini…. Read More ›
Syarat dan ketentuan di platform digital termasuk e-commerce akan dikenakan bea meterai Rp 10.000. Apa alasannya? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan sebagai pajak atas dokumen, salah satu objek bea meterai adalah surat perjanjian baik dalam bentuk tulisan tangan,… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tak henti-hentinya mengimbau para wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela atau yang dikenal tax amnesty jilid II. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, hingga saat ini bahkan sudah ada sebanyak… Read More ›
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk pelayanan perpajakan bakal segera terealisasi tahun depan. NIK yang biasa tercantum di KTP bakal segera digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terbaru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan beberapa hari lalu melakukan kerja sama… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 