perppu

Penanganan Krisis Tanpa APBN

JAKARTA – Pemerintah sementara ini mengalah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tetang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Menteri  keuangan Bambang Brodjonegoro menyetujui usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengatasi krisi keuangan…. Read More ›

Segera Bentuk Pansel BPJS

PEMERINTAH diminta segera mengesahkan panitia seleksi (pansel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, masa tugas Dewan Pengawas dan Direksi BPJS akan berakhir Desember 2015. Bila lewat batas waktu, presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum. Pertengahan… Read More ›

PP Jaminan Pensiun Diteken Akhir Mei

BANDUNG. Pemerintah berjanji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada akhir Mei 2015. Jika itu terlaksana, wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum BPJS Ketenagakerjaan, jelas tidak perlu muncul…. Read More ›

Butuh Perppu Bila BPJS Ketenagakerjaan Molor

Hari ini, pemerintah akan kembali membahas iuran BPJS Ketenagakerjaan di Menko Ekonomi JAKARTA. Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sedianya akan berlaku Juli 2015 terancam molor. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum juga meneken Peraturan Pemerintah (PP) Program Jaminan… Read More ›