perpres

Kebutuhan Naik, Impor Gas Dibuka

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melontarkan wacana impor gas alam cair alias liquefied natural gas (LNG) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini dilatari dari proyeksi kebutuhan gas domestik yang akan meningkat saban tahun, seiring pertumbuhan penduduk dan… Read More ›

Kenaikan Iuran Cuma Menekan Defisit BPJS

Potensi defisit BPJS akan berkurang menjadi Rp 8,43 T JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengerek iuran peserta mulai bulan depan. Namun, kendati iuran itu belum akan mampu menambal defisit (mismatch) neraca keuangan BPJS di tahun ini. Irfan… Read More ›

Pemerintah Resmi Kerek Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran juga berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja JAKARTA. Pemerintah akhirnya resmi menaikkan iuran jaminan kesehatan. Kenaikan iuran ini berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non PBI dari golongan peserta bukan penerima… Read More ›

PU-Pera : Iuran Tapera Maksimal 3%

JAKARTA. Pemerintah mulai menyiapkan berbagai aturan turunan yang akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang (UU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Maurin Sitoris mengatakan UU Tapera mengamanatkan setidaknya tujuh peraturan… Read More ›

Harga gas turun, pajak naik signifikan

JAKARTA. Walau rencana penurunan harga gas sektor industri belum juga dikeluarkan, pemerintah optimis pemangkasan harga tersebut bakal berdampak positif pada perekonomian nasional. Dampak positif itu dimulai dari sisi penerimaan pajak yang bisa naik signifikan dan mengerek pertumbuhan industri. Direktur Jenderal… Read More ›

Pemerintah Memperjelas Divestasi di Revisi DNI

JAKARTA. Untuk memberikan kepastian usaha kepada investor asing, pemerintah berencana mempertegas ketentuan investasi seputar divestasi. Aturan itu akan dimasukkan di batang tubuh revisi Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam revisi ini, pemerintah menghapus aturan… Read More ›