Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu) memastikan, seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 1 Januari 2024, tak lagi menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, integrasi data antara NIK… Read More ›
Pemerintah memberikan kelonggaran kepada beberapa kelompok masyarakat atas kewajiban perpajakan. Bahkan ada yang sengaja dikecualikan dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (27/5/2022), kelompok yang dimaksud adalah para pedagang… Read More ›
Setiap warga negara Indonesia yang termasuk Wajib Pajak (WP), harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu kewajibannya adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas penghasilannya kepada negara. Namun, bagi kelompok masyarakat pemegang NPWP yang tak lagi memenuhi syarat… Read More ›
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur layer baru tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun jadi dikenakan tarif sebesar 35%, dari yang sebelumnya 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per… Read More ›
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut serta menelaah data penghasilan penerima subsidi gaji karyawan. Langkah ini merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) supaya penyalurannya tepat sasaran. Adapun, pengecekan data gaji karyawan oleh Ditjen Pajak… Read More ›
Pajak adalah biaya tidak sukarela yang dikenakan pada individu atau perusahaan dan diberlakukan oleh entitas pemerintah, baik lokal, regional, atau nasional untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dalam ilmu ekonomi, pajak jatuh pada siapa pun yang membayar beban pajak. Baik itu entitas… Read More ›
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak…. Read More ›
Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani aturan terkait batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinaikan dari Rp 3 juta per bulan (Rp 36 juta per tahun) menjadi Rp 4,5 juta per bulan (Rp 54 juta per tahun)…. Read More ›
Jakarta. Rencana pemerintah menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ternyata belum bisa berjalan. Sebab, sampai saat ini pemerintah masih belum menyelesaikan payung hukum atas ketentuan kenaikan PTKP tersebut. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman… Read More ›
Alokasi belanja modal pemerintah yang tinggi belum memacu investasi swasta JAKARTA. Belanja modal pemerintah makin deras mengalir ke sektor riil. Ibarat umpan di mata kail. Aliran dana belanja modal pemerintah ini diharapkan mampu menghela ekonomi, sekaligus memancing minat ekspansi dan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 