Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya sedang menyusun peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga belum ada petunjuk teknis yang muncul dari regulasi tersebut…. Read More ›
RUU
Respons pengusaha terkait wacana pajak progresif kepemilikan tanah
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengatakan, kepemilikan tanah di Indonesia sangat tidak adil. Sebab, sekelompk kecil orang memiliki tanah dalam jumlah yang sangat luas. Sofyan mengakui, tidak ada data pasti soal berapa besar ketimpangan tersebut…. Read More ›
Klaster Perpajakan Manjakan Konglomerat, Bagaimana Nasib Penerimaan Negara?
Relaksasi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) memberi karpet merah kepada para konglomerat. Pemerintah mengakui jika kebijakan ini berpotensi menggerus penerimaan pajak. Kendati demikian, pemerintah cukup optimis kebijakan ini akan mendatangkan penerimaan pajak yang didapatkan dari meningkatnya aktivitas… Read More ›
Ambang Batas Pengusaha Kena Pajak Dikaji, Kemenkeu Sasar Lebih Banyak UMKM
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah tengah menyasar penerimaan pajak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring minimnya kontribusi kelompok ini ke penerimaan pajak. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah penerapan ambang batas atau… Read More ›
Pemerintah batal intervensi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja
Pemerintah pusat mengabarkan batal mencantumkan pasal terkait intervensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengkaji lebih jauh terkait… Read More ›
Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya
Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi… Read More ›
Nasib Karyawan Outsourcing di UU Cipta Kerja
Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program… Read More ›
Sofyan Djalil Sang Menteri Pencetus Omnibus Law, Menteri Sejak Era SBY
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Menteri ATR, Sofyan Djalil sedang menjadi sorotan. Rupanya, istilah omnibus law pertama kali diperkenalkan olehnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Sofyan mengetahui istilah tersebut lantaran menapaki pendidikan di Amerika Serikat…. Read More ›
Rusun Buat Asing Dipatok di Atas Rp 1 M
Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan menuai kritik. Salah satunya soal izin kepada warga negara asing yang ingin memiliki satuan rumah susun di Indonesia. Menurut Komite Perizinan dan Investasi Realestat Indonesia (REI) Adri Istambul LG… Read More ›
Sri Mulyani Blak-Blakan Soal Dividen Bebas Pajak di RI
Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen bagi mereka yang berinvestasi di wilayah RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembebasan PPh atas dividen tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan… Read More ›
