Pemerintah pusat sejak lama menginginkan kewenangan untuk ikut menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah. Tujuannya untuk memoles iklim investasi. Keinginan itu akhirnya terwujud lewat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada bab khusus kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan… Read More ›
sanksi
Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23,9 Miliar
Keinginan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk untuk lolos dari kewajiban membayar kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) pupus. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Dirjen Pajak dan tetap mewajibkan Japfa Comfeed untuk membayar kekurangan pajak sebesar Rp23,944 miliar lebih…. Read More ›
Indef: Omnibus Law Obral Keringanan bagi Pengemplang Pajak
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hanya mengobral kemudahan bagi pengemplang pajak. Pasalnya, kemudahan diberikan ketika tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ia menuturkan pada 2018 tingkat… Read More ›
RUU Redenominasi belum jadi prioritas parlemen
JAKARTA. Keinginan Bank Indonesia (BI) untuk penyederhanaan mata uang rupiah dengan memangkas tiga angka nol di belakang atau redenominasi mendapatkan hadangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihak parlemen menyebut saat ini bukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan redenominasi rupiah. Setidaknya ada… Read More ›
Utang RI Capai Rp 3.667 Triliun, Membahayakan?
JAKARTA, Posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.667 triliun per 30 April 2017. Angka itu naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi utang RI belum pada taraf yang membahayakan. “Kalaupun masih tetap… Read More ›
Rencana pajak tekan emiten ritel dan bank
JAKARTA. Transaksi melalui kartu kredit kini mulai masuk radar aparat pajak. Kebijakan tersebut bisa mempengaruhi prospek bisnis emiten di Bursa Efek Indonesia, terutama emiten perbankan dan ritel. Sekadar mengingatkan, melalui surat tanggal 23 Maret lalu, Kementerian Keuangan meminta bank menyerahkan… Read More ›
GAYUS LUMBUUN: Pidana Pajak Bisa Terkait Korupsi
JAKARTA – Gayus Lumbuun, Hakim Agung Mahkamah Agung. menganggap pidana perpajakan terkait dengan perkara pidana lainnya. Menurutnya, perkembangan regulasi peraturan pidana akhir-akhir ini, pidana pajak, dikaitkan dengan pidana lainnya misalnya pidana korupsi. “Terdapat tiga undang-undang yang digunakan untuk memiskinkan koruptor…. Read More ›
Menkeu Kembali Mengancam soal Tax Amnesty
JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan akan menerapkan sanksi maksimal terhadap para wajib pajak (WP) badan atau orang pribadi yang tidak mengikuti pengampunan pajak (Tax Amnesty). Sebagai bentuk keseriusan mereka, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meminta jajarannya menganalisis secara terperinci aktivitas… Read More ›
Tampung Tax Amnesty, 19 Broker Buka Stand Selama Satu Bulan di Bursa
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah resmi menetapkan 19 perusahaan sekuritas (broker) menjadi penampung dana repatriasi yang dihasilkan dari pengampunan pajak (tax amnesty). Sebanyak 19 broker, menurut Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio merupakan usulan dari bursa dengan memenuhi… Read More ›
Sederet Keuntungan Tax Amnesty
JAKARTA – Pemerintah dan parlemen telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Adanya UU ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendapat pengampunan pajak yang seharusnya terutang. Senior Tax Patner RSM Indonesia Sentot A Priyanto menuturkan, ada sederet keuntungan yang… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 