Merdeka.com – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini masih membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Aturan pengampunan pajak disebut bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor. Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam,… Read More ›
sanksi pidana
Sanksi Pelanggar di Dunia Maya Akan Lebih Ringan
Pembahasan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik ditargetkan tuntas Juni 2016 JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Targetnya, revisi beleid itu kelar pada Juni 2016. Kini, DPR… Read More ›
Ini Strategi Dirjen Pajak Bentuk Basis Data Kuat
Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan memiliki beberapa strategi untuk mengumpulkan basis data, sebagai amunisi bagi pemeriksa pajak melakukan tugasnya. Strategi pembentukan basis data ini termaktub dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang sudah masuk Prolegnas 2016. RUU KUP… Read More ›
Jokowi Perangi Barang Ilegal, Kemendag Rajin Razia di Pasar
Jakarta -Pasca perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas peredaran barang impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) makin rajin razia atau sweeping di sejumlah titik sentra perdagangan. Hal ini untuk memastikan bahwa barang yang beredar di masyarakat tak ilegal termasuk produk… Read More ›
Koruptor Dicoret dari Daftar Pengampunan Pajak
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan rencana penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) tidak akan menghilangkan sanksi pidana bagi koruptor meski aliran uang haram diparkir dari perbankan luar negeri ke dalam negeri.Tax amnesty dijalankan seiring berakhirnya era kerahasiaan bank untuk kepentingan pajak… Read More ›
‘Pengampunan Pajak Hanya Akan Diberikan Satu Kali’
Empat Fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai RUU tersebut dinilai penting dan mendesak lantaran pengampunan… Read More ›
Sanksi Pidana Bagi Pengguna Valas
Jakarta. Keinginan Bank Indonesia (BI) mempersempit penggunaan valuta asing (valas) di Indonesia akhirnya direalisasikan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aturan ini diharapkan bisa mengurangi transaksi valas di… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 