Merdeka.com – Empat Fraksi yakni PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan draf RUU Pengampunan Nasional dalam prolegnas tahun ini. Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan… Read More ›
target pajak
Baru diusulkan, RUU Pengampunan Nasional menuai kecaman
Merdeka.com – Bukannya menyelesaikan sejumlah sisa rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi tunggakan dari masa sidang sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai kontroversi. Kali ini mereka mengusulkan RUU Pengampunan Nasional. Namun konteks RUU ini lebih kepada pengampunan pajak atau tax… Read More ›
Ini pasal draft RUU Pengampunan Nasional yang atur ampunan koruptor
Merdeka.com – Sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan agar RUU Pengampunan Nasional (Tax Amnesty) dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Salah satu pasal dalam RUU tersebut, tercantum bahwa tidak memasukkan tindak pidana korupsi… Read More ›
Hendrawan: RUU Pengampunan Nasional ampuni koruptor dengan syarat
Merdeka.com – Salah satu anggota DPR pengusul RUU Pengampunan Nasional Hendrawan Supratikno kembali menegaskan bahwa dalam Pasal 10 RUU tersebut memang ditujukan untuk mengampuni para koruptor. Namun dengan syarat uang dari hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Hendrawan pun membantah pernyataan… Read More ›
RUU Pengampunan Nasional tak efektif tingkatkan penerimaan negara
Merdeka.com – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional tidak efektif untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dari pajak. Pasalnya, tarif uang tebusan dalam RUU tersebut hanya sebesar tiga persen dari total harta yang ada di luar negeri…. Read More ›
Pengampunan pajak lebih tepat diterapkan pada 2017
Merdeka.com – Pengampunan pajak yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional tidak bisa diterapkan pada tahun ini. Lantaran, para Wajib Pajak (WP) belum percaya pada pengampunan pajak yang diberikan pemerintah. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan pengampunan pajak lebih tepat diterapkan… Read More ›
Asap Membekap Ekspor Indonesia
Kabut asap bisa memicu pemboikotan produk Indonesia di era pasar bebas. JAKARTA. Efek pembakaran hutan terus menjalar ke mana-mana. Yang terbaru: aksi boikot penjualan tisu oleh sejumlah peritel lantaran ada dugaan produk tersebut dihasilkan oleh perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan… Read More ›
Formula Upah Diklaim Bakal Dorong Daya beli
Dalam penentuan formula penghitungan upah kerja, harus ada dasar hukum yang kuat JAKARTA. Pemerintah telah meirlis paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu (7/10) lalu. Namun, tak seperti yang dijanjikan sebelumnya, pemerintah tak memasukkan formula penghitungan upah minimum yang diatur… Read More ›
Beleid Lingkungan Hidup Direvisi
DPR dan pemerintah sepakart untuk menghapus pasal pembakaran hutan oleh masyarakat adat dalam UU No. 32 / 2009 JAKARTA. Kontroversi pasa 69 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terus bergulir. Poin penjelasan… Read More ›
Prioritas Industri, Daya Beli Soal Nanti
Paket ekonomi jilid III tidak lugas memacu daya beli masyarakat. JAKARTA. Tak sesuai harapan! itulah gambaran paket kebijakan ekonomi tahap III yang dikeluarkan pemerintah, kemarin (7/10). Pemerintah presiden joko widodo nampaknya setengah hati atas rencana mengungkit daya beli dengan memangkas… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 