Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menarik pajak barang-barang virtual atau digital. Undang-Undang Kepabeanan ke depan tak hanya akan mengatur perdagangan yang berbentuk riil, melainkan juga yang berbentuk virtual alias digital. Pasalnya, seiring dengan pertumbuhan teknologi digital, banyak hal yang kini… Read More ›
tarif tax amnesty
Incar Pajak E-Commerce, Sri Mulyani: Generasi Milenial Spending via Smartphone
Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat potensi pajak melalui belanja online alias transaksi e-commerce. Menurut dia, masyarakat sekarang banyak yang membeli barang impor tapi tidak kena kepabeanan Bea Cukai. Dia mencontohkan dirinya sendiri. Melalui iPad, Sri Mulyani mengaku bisa membeli buku-buku impor, memesan barang… Read More ›
Orang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi
Singapura akan memastikan sistem perpajakannya berdasar pada kinerja ekonomi yang solid dan prinsip bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi pula. Ini sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang mengungkapkan bahwa Singapura harus bersiap dengan kenaikan pajak…. Read More ›
Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada program amnesti pajak jilid II, karena pelaksanaan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 berbeda dengan UU Pengampunan Pajak. Keterangan pers tertulis Humas DJP yang diterima di Jakarta, Selasa (21/11), menyatakan penegasan… Read More ›
Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh). Insentif ini tertuang dalam… Read More ›
Penghapusan Sanksi Pajak bukan untuk Kejar Target Penerimaan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan penghapusan sanksi atau denda bagi wajib pajak pascaprogram pengampunan pajak bukan untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Hestu Yoga Saksama menjelaskan kebijakan penghapusan sanksi yang… Read More ›
DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu. “Sudah diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) tujuh Wajib… Read More ›
1.000 Wajib Pajak yang Diduga Belum Lapor Hartanya Diperiksa DJP
Para wajib pajak (WP) disarankan memanfaatkan fasilitas pelaporan harta yang dibebaskan dari denda oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sesegera mungkin. Hal itu dikarenakan petugas pajak yang khusus memeriksa soal itu, account representative (AR), sudah menemukan hampir 1.000 WP yang diduga belum melaporkan hartanya dalam… Read More ›
DJP Bisa Pungut Pajak dari Rp5,7 Miliar Harta 7 WP yang Disembunyikan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan potensi dari Wajib Pajak (WP) yang belum mengungkapkan hartanya dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) cukup besar. Pasalnya dari 7 WP yang sudah divalidasi hartanya belum diungkapkan dan dikenakan Surat Ketentuan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)… Read More ›
Ancam Kenakan Pajak 200%, DJP Minta WP Lapor Aset Sekarang dengan Tarif 30%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (tax amnesty). Aturan baru tersebut tertuang dalam PMK Nomor 165 tahun 2017. Dalam PMK 165/2017 ini wajib pajak (WP) yang ikut tax amnesty… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 