Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo menanggapi komentar Rizal Ramli yang dengan tegas mengomentari pemerintah memalak uang rakyat dengan adanya revisi Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Yustinus menilai mantan menteri era Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu keliru dalam memahami… Read More ›
tarif tax amnesty
Nilai Barang Milik Negara Capai Rp 2.188 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan penilaian kembali (revaluasi) seluruh aset yang dimiliki negara. Tujuannya, agar nilai aset kekayaan Pemerintah Indonesia mencerminkan nilai terkininya. Mengutip Kontan, Kamis (2/11/2017), Menteri Keuangan Sri MulyaniIndrawati mengatakan, pada 2007, nilai Barang Milik Negara (BMN) hanya Rp 229… Read More ›
Pemerintah Segera Revaluasi Barang Milik Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera melakukan revaluasi nilai Barang Milik Negara (BMN) untuk menyesuaikan dengan level yang layak saat ini, setelah inventarisasi BMN terakhir dilakukan pada 2007 silam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencontohkan nilai tanah dan properti pasti mengalami… Read More ›
Sri Mulyani Klaim Pajak dari Penegakan Hukum Lampaui Target
Penerimaan perpajakan dari aktivitas penegakan hukum (law enforcement) telah mencapai Rp2,1 triliun atau 40 persen lebih tinggi dari target internal Kementerian Keuangan yang sebesar Rp1,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka itu bukan akun tambahan terhadap penerimaan pajak, melainkan sudah… Read More ›
Pengusaha: Kalau Mau “Fair”, Online Juga Kena Pajak
Bisnis online bergeliat dengan menabrak banyak hal. Menabrak jalur distribusi yang rumit, ongkos promosi yang mahal, juga perizinan dan pembayaran pajak. Hal inilah yang dikeluhkan pengusa yang diwakili Asprindo. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Asprindo) Tutum Rahanta dalam… Read More ›
Rokok Elektrik Kena Cukai 57%, Ini Alasan Pemerintah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan pengenaan cukai pada rokok elektrik (vape/e-sigaret) sebesar 57% dan berlaku pada 1 Juli 2018. Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, alasan yang utama adalah mengenai pembatasan jumlah konsumsi serta… Read More ›
BPJS Kesehatan Tekor Rp 9 T, JK Pertimbangkan Kenaikan Iuran
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan defisit yang mencapai Rp 9 triliun ke Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pekan lalu. Defisit tersebut muncul akibat timpangnya penerimaan dari iuran peserta dengan beban jaminan kesehatan yang harus ditanggung. JK tengah mempertimbangkan kenaikan… Read More ›
UMP 2018, Apindo Setuju Kenaikan, tapi Khawatir Banyak PHK
Ketua Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto mengatakan pengusaha mau tidak mau harus menerima keputusan tentang kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2018 sebesar 8,71 persen meski hal tersebut dirasa dapat memberatkan beberapa pengusaha di sektor industri tertentu. “Cuman, yang kita takutkan adalah… Read More ›
Penerimaan Pajak Rendah, Rasio Pajak Bakal Diperbesar
Pemerintah berkomitmen memperbesar rasio pajak yang saat ini masih rendah berada di bawah 11 persen. Upaya ini dilakukan untuk terus menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. “Kami akan terus berupaya melakukan dari sisi database, pengumpulan, intelligent, yang bisa di-share di antara seluruh Kantor Pelayanan Pajak… Read More ›
BPJS Kesehatan Defisit Rp 9 T, Sri Mulyani Kaji Kenaikan Iuran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji sumber-sumber yang bisa berkontribusi bagi keuangan BPJS Kesehatan yang dikabarkan akan mengalami defisit sekitar Rp 9 triliun. “Pemerintah sekarang melakukan kajian untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang, agar BPJS bisa… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 