Wajib pajak yang belum melaporkan harta hingga tahun pajak 2020 diimbau segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Program ini sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.Jika melewatkan kesempatan ini, ada sanksi menanti…. Read More ›
tax amnesty
DJP Siap Luncurkan Core Tax Administration System di 2023, Apa itu?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system mulai 2023 mendatang. Sistem baru ini nantinya tidak lagi dilakukan secara bertahap melalui banyak fase implementasi dan penyesuaian. “Sudah bukan lagi penyesuaian pada 2023… Read More ›
Jokowi Resmi Teken UU HPP, Sederet Aturan Pajak Baru Siap Meluncur
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Dengan ditandatanganinya Undang-undang ini, maka sejumlah aturan pajak mulai dari penghasilan di atas Rp 5 miliar akan dikenakan pajak 35%, lalu tax amnesty… Read More ›
Tok! UU Perpajakan Disahkan, Pajak Orang Kaya Naik-Ada Tax Amnesty Jilid II
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU. Dengan begitu, segala aturan yang berada di dalamnya bisa dijalankan mulai tahun depan. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I… Read More ›
Ini rincian reinvestasi agar bebas pajak dividen
Pemerintah segera membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Namun, untuk mendapatkan insentif ini ada syaratnya. Wajib pajak harus menginvestasikan lagi 30% dividen yang didapat ke dalam dua belas instrument investasi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan… Read More ›
UU Cipta Kerja Seakan Obral Diskon Bagi Pengemplang Pajak
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, bahwa adanya Undang-undang (UU) Cipta Kerja justru memberi keringanan bagi pengemplang pajak. Sebab, kata Huba, ada beberapa pasal yang sanksinya dibuat ringan. “Kepatuhan pajak rendah, namun pemerintah seperti… Read More ›
Indef: Omnibus Law Obral Keringanan bagi Pengemplang Pajak
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hanya mengobral kemudahan bagi pengemplang pajak. Pasalnya, kemudahan diberikan ketika tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ia menuturkan pada 2018 tingkat… Read More ›
Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah
Buruh/pekerja di seluruh Indonesia perlu mengetahui poin-poin dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang akan berdampak pada seluruh buruh/pekerja. Ada beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja soal upah hingga perjanjian waktu kerja. RUU Cipta Kerja Omnibus Law… Read More ›
Indef sebut sejumlah faktor ini bikin penerimaan pajak merosot
Ekonom Indef menyebutkan di era Presiden Joko Widodo sudah dua kali tax ratio terus merosot alias tax ratio satu digit. Sebagai informasi, tax ratio 2019 berada di level 9,8%. “Artinya kinerja perpajakan di era pak Jokowi amat buruk. Istilahnya bahkan… Read More ›
Jangan Pernah Lelah! Selamat Ulang Tahun, Ibu Sri Mulyani…
Hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati genap berusia 58 tahun. Bakti Sri Mulyani bagi pemerintahan Indonesia sudah berlangsung selama hampir 20 tahun, yang sebagian besar di posisi Menteri Keuangan. Sri Mulyani, doktor ekonomi lulusan Universy of Illionois at Urbana-Champaigne,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 