Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku memiliki data masyarakat, termasuk pelaku usaha besar, yang masih menghindari pajak atau pengemplang pajak. “Kami mengumpulkan data terus-menerus setiap tahun, setiap saat. Kami memiliki dan menerima kiriman data, dari kementerian dan lembaga… Read More ›
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan kembali dilanjutkan dengan beberapa kebijakan lanjutan pada 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR hari ini…. Read More ›
Jumlah wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau ‘tax amnesty’ jilid II mencapai 51.682 wajib pajak. Hal itu berdasarkan data per 27 Mei 2022. “Dari hari ke hari menunjukkan peningkatan sampai dengan kemarin 27 Mei kita sudah mengumpulkan,… Read More ›
Tujuh ‘sultan’ tercatat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau ‘tax amnesty’ jilid II. Hal itu terungkap lewat data yang di sampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan data DJP, tercatat PPS diikuti oleh 51.682 wajib pajak hingga 27… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tak henti-hentinya mengimbau para wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela atau yang dikenal tax amnesty jilid II. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, hingga saat ini bahkan sudah ada sebanyak… Read More ›
Wajib pajak yang belum melaporkan harta hingga tahun pajak 2020 diimbau segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Program ini sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.Jika melewatkan kesempatan ini, ada sanksi menanti…. Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system mulai 2023 mendatang. Sistem baru ini nantinya tidak lagi dilakukan secara bertahap melalui banyak fase implementasi dan penyesuaian. “Sudah bukan lagi penyesuaian pada 2023… Read More ›
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Dengan ditandatanganinya Undang-undang ini, maka sejumlah aturan pajak mulai dari penghasilan di atas Rp 5 miliar akan dikenakan pajak 35%, lalu tax amnesty… Read More ›
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU. Dengan begitu, segala aturan yang berada di dalamnya bisa dijalankan mulai tahun depan. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I… Read More ›
Pemerintah segera membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Namun, untuk mendapatkan insentif ini ada syaratnya. Wajib pajak harus menginvestasikan lagi 30% dividen yang didapat ke dalam dua belas instrument investasi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 